DPRD NTB Desak Pemprov Gelar Pasar Murah hingga ke Desa Selama Ramadhan

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB meminta Pemprov NTB menggelar pasar murah di desa-desa selama Ramadhan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Megawati Lestari, mendesak pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan pasar murah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan, selama bulan Ramadhan. Permintaan ini muncul setelah banyaknya keluhan dari masyarakat yang disampaikan saat reses. Mereka menyatakan kesulitan mengakses pasar murah yang selama ini terpusat di perkotaan.

Megawati Lestari mengungkapkan, "Kami minta Pemprov NTB melalui OPD untuk memperbanyak kegiatan pasar murah, khususnya kebutuhan bahan pokok di Ramadhan tahun ini. Utamanya pasar murah ini harus lebih diperbanyak di desa-desa, tidak hanya di satu titik perkotaan saja seperti yang digelar selama ini." Ia menambahkan bahwa kehadiran pasar murah sangat membantu meringankan beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah, terutama selama bulan Ramadhan.

Selain memperluas jangkauan pasar murah, Megawati juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Komoditas yang menjadi perhatian utama meliputi gula, telur, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, cabai, dan bumbu dapur. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi dan mencegah lonjakan harga yang signifikan selama Ramadhan hingga Idul Fitri. "Selain harga, persediaan bahan pokok juga harus menjadi perhatian pemerintah, termasuk juga distribusi-nya, utamanya yang datang dari luar daerah, sehingga tetap lancar," tegasnya.

Menjelang Ramadhan, beberapa komoditas pertanian di Kota Mataram mengalami kenaikan harga. Contohnya, harga cabai merah besar naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram, dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 per kilogram menjadi Rp88.000 per kilogram. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama DPRD NTB mendorong Pemprov untuk lebih proaktif dalam menyediakan pasar murah.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly, menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pasar murah sebagai upaya untuk mengendalikan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB agar tetap berada dalam koridor inflasi tahunan ideal sebesar 1-2 persen. "Inflasi di NTB ada di nol koma, artinya masyarakat agak kurang belanja. Mudah-mudahan nanti di Ramadhan kondisi agak membaik," ujarnya.

Program pasar murah yang direncanakan akan berlangsung selama 20 hari di bulan Ramadhan. Namun, pelaksanaan pasar murah di tingkat kabupaten/kota masih dalam tahap persiapan. Baru Kabupaten Bima yang telah melaporkan kesiapannya, termasuk rencana subsidi yang akan diberikan. Kabupaten/kota lainnya masih memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan program ini.

Pemerintah Provinsi NTB diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan program pasar murah berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Dengan demikian, beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah dapat sedikit terbantu selama bulan Ramadhan.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh Pemprov NTB dalam menghadapi potensi kenaikan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadhan sangat penting untuk diperhatikan. Transparansi dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi kunci keberhasilan program pasar murah ini.