DPRD Palangka Raya Siap Genjot Kinerja ASN, Jamin Pelayanan Publik Maksimal

Wakil Ketua Komisi A DPRD Palangka Raya, Rusdiansyah, berkomitmen bersinergi dengan pemerintah kota untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik, dengan fokus pada peningkatan SDM, infrastruktur, transparansi, dan pencegahan konflik.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rusdiansyah, menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah kota dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan publik. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu di Palangka Raya, menyusul program kerja Wali Kota yang baru diluncurkan. Langkah sinergis ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.

Rusdiansyah, yang akrab disapa Uwah, menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, sinergi yang kuat merupakan kunci untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Ia juga berharap kolaborasi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Uwah menjelaskan bahwa peningkatan kinerja ASN tidak hanya bergantung pada komitmen, tetapi juga pada dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Komitmen ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN, perbaikan infrastruktur pendukung, serta modernisasi sistem administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

Rusdiansyah menyoroti beberapa poin penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Palangka Raya. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup pelatihan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan ASN agar mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal. Kedua, perbaikan infrastruktur pendukung pelayanan publik juga sangat penting. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Ketiga, Rusdiansyah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah terjadinya penyimpangan. Keempat, sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan modern juga krusial. Sistem yang baik akan mempercepat proses pelayanan dan meminimalisir birokrasi yang berbelit.

Selain itu, Uwah juga mengusulkan pembenahan sistem administrasi pertanahan untuk mencegah sengketa tanah yang seringkali menimbulkan konflik. Ia mendorong terobosan-terobosan baru untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan secara adil dan transparan. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga stabilitas sosial di Palangka Raya.

Rusdiansyah mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, DPRD, dan masyarakat, untuk berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan publik. Kolaborasi yang erat di antara ketiga pihak dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan. Evaluasi berkala juga akan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas program dan memungkinkan adanya penyesuaian strategi jika diperlukan.

Dengan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif, serta partisipasi aktif masyarakat, berbagai permasalahan yang menghambat pelayanan publik di Palangka Raya diharapkan dapat diatasi. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan efisien bagi seluruh masyarakat Kota Palangka Raya. "Dengan sinergi yang baik, berbagai permasalahan dapat diatasi, sehingga pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud di Palangka Raya," demikian disampaikan Rusdiansyah.