DPRD Sulsel Konsultasikan Tujuh Ranperda ke Kemendagri, Siap Bahas di Luar Propemperda 2025?
DPRD Sulawesi Selatan konsultasikan tujuh Ranperda warisan periode sebelumnya ke Kemendagri, membahas kemungkinan pembahasan di luar Program Pembentukan Perda 2025.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H. Syahrir, memimpin konsultasi tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Kamis (20/2). Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan penguatan dari Kemendagri terkait pembahasan tujuh Ranperda tersebut di luar Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2025. Ketujuh Ranperda ini merupakan warisan dari periode DPRD Sulsel 2019-2024 yang belum diselesaikan.
Tujuh Ranperda yang dikonsultasikan meliputi Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat, Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak, dan Ranperda tentang Pendidikan Akhlak Mulia Sebagai Muatan Lokal. Selain itu, juga termasuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusda Agribisnis Sulsel menjadi Perumda Sulsel Agro (Perumda), Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan Ranperda tentang Hortikultura.
Dalam konsultasi tersebut, Bapemperda didampingi oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulsel. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran proses legislasi dan penyelesaian Ranperda yang tertunda.
Penjelasan Kemendagri Terkait Pembahasan Ranperda di Luar Propemperda
Ketua Tim V Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, Ramandika Suryasmara, menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda di luar Propemperda dimungkinkan dalam keadaan tertentu, sesuai Pasal 16 ayat 5 huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kemendagri akan memfasilitasi Ranperda yang diajukan, namun menekankan bahwa draf yang diajukan haruslah draf final yang telah dibahas bersama Gubernur dan DPRD.
Ramandika, yang akrab disapa Dika, menambahkan bahwa jika setelah fasilitasi dari Kemendagri masih ingin dilakukan perbaikan substansi, maka sebaiknya diajukan kembali sebagai Rancangan Perda Perubahan. Hal ini untuk memastikan proses legislasi yang terstruktur dan efisien, menghindari revisi berulang yang dapat memperlambat proses pengesahan Ranperda.
Konsultasi ini menandakan pentingnya koordinasi antara DPRD Sulsel dan Kemendagri dalam penyelesaian Ranperda yang tertunda. Proses ini diharapkan dapat memastikan agar Ranperda tersebut dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan.
Proses konsultasi ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan daerah di Sulawesi Selatan. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan Ranperda yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Daftar Ranperda yang Dikonsultasikan
- Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat
- Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak
- Ranperda tentang Pendidikan Akhlak Mulia Sebagai Muatan Lokal
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusda Agribisnis Sulsel menjadi Perumda Sulsel Agro (Perumda)
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- Ranperda tentang Hortikultura
Ke tujuh Ranperda ini diharapkan dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Proses konsultasi dengan Kemendagri ini merupakan langkah penting untuk memastikan hal tersebut.