DPRD Sumsel Sarankan Korban Kekerasan PPDS Unsri Tempuh Jalur Hukum

Mahasiswa PPDS Unsri yang menjadi korban kekerasan diduga oleh konsulennya di RSMH Palembang disarankan DPRD Sumsel untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan dan efek jera bagi pelaku.

Seorang mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, Sumatera Selatan, menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh konsulennya di Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH) Palembang. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Peristiwa tersebut terjadi pada (tanggal tidak disebutkan dalam sumber), mengakibatkan korban mengalami pendarahan pada testis setelah diduga ditendang oleh konsulennya. Korban kemudian dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian ini terjadi di lingkungan pendidikan, sebuah tempat yang seharusnya menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para mahasiswa.

Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, menyatakan penyesalannya yang mendalam. Beliau menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, apalagi yang dilakukan oleh seorang konsulen terhadap mahasiswa PPDS, adalah hal yang sangat disesalkan dan tidak dapat ditoleransi.

DPRD Sumsel menyarankan korban untuk menempuh jalur hukum. "Kami sarankan jika korban mengalami penganiayaan untuk menempuh jalur hukum agar ada titik terang. Dugaan penganiayaan ini sudah termasuk kesewenang-wenangan dan tidak layak terjadi dalam proses pendidikan," jelas Nopianto. Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap kebenaran dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Selain itu, DPRD Sumsel juga mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh untuk mengungkap detail dan fakta kejadian secara transparan. Investigasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang peristiwa tersebut dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Hasil investigasi akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan di Sumatera Selatan.

Komisi V DPRD Sumsel ditugaskan untuk mencari informasi komprehensif terkait peristiwa ini. Pihak RSMH dan Fakultas Kedokteran Unsri juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. "Kami akan minta Komisi V proaktif dan jemput bola, menginvestigasi kebenaran peristiwa tersebut. Setelah itu kami akan mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut," tambah Nopianto.

Nopianto menekankan pentingnya perbaikan pola pendidikan di Sumatera Selatan sebagai langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Peristiwa kekerasan yang menimpa mahasiswa PPDS Unsri ini menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan pengawasan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Pihak DPRD Sumsel berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa pelaku kekerasan mendapatkan sanksi yang setimpal. Mereka berharap agar kasus ini dapat menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan dan pihak berwenang, untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan perundungan.

Kejadian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi mahasiswa, khususnya mereka yang tengah menempuh pendidikan spesialis. Proses pendidikan seharusnya berjalan dalam lingkungan yang aman dan mendukung, bukan diwarnai oleh tindakan kekerasan dan intimidasi.

Kasus kekerasan yang menimpa mahasiswa PPDS Unsri ini menjadi sorotan dan mendorong DPRD Sumsel untuk mendorong jalur hukum serta investigasi menyeluruh. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan, sekaligus mendorong perbaikan sistem pendidikan di Sumatera Selatan.