DPRK Banda Aceh Minta Pemerintah Baru Prioritaskan Penanganan HIV/AIDS
DPRK Banda Aceh mendesak pemerintah kota yang baru dilantik untuk segera mengatasi peningkatan kasus HIV/AIDS yang telah mencapai lebih dari 500 kasus dan berbagai permasalahan lain di Banda Aceh.
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan permintaan serius kepada pemerintahan baru Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah untuk segera menangani masalah HIV/AIDS yang terus meningkat di Banda Aceh. Angka kasus HIV/AIDS telah melampaui 500, sebuah angka yang mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan segera.
Tanggapan DPRK Terhadap Kasus HIV/AIDS
Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menekankan perlunya penanganan terpadu dan komprehensif terhadap permasalahan ini. Meskipun Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memegang peran utama, keterlibatan lintas instansi sangat krusial. Farid optimis bahwa Illiza, mengingat pengalamannya sebagai Wali Kota sebelumnya, mampu memimpin upaya penanggulangan ini. Ia mencontohkan keberhasilan Illiza dalam menekan kasus LGBT pada tahun 2016 melalui pembentukan tim terpadu.
Selain penanganan HIV/AIDS, DPRK juga meminta pemerintah baru untuk memprioritaskan penegakan syariat Islam, sebuah harapan besar masyarakat Banda Aceh kepada kepemimpinan Illiza-Afdhal. Komitmen tinggi dalam mengoptimalkan penegakan syariat Islam secara terintegrasi dan komprehensif, dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh pemangku kepentingan, sangat diharapkan.
Tantangan Kepemimpinan Illiza-Afdhal
Pemerintahan Illiza-Afdhal tidak hanya dihadapkan pada masalah kesehatan, tetapi juga berbagai tantangan lain. Penataan kota, perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, termasuk masalah perparkiran yang semrawut, pengelolaan sampah, penataan pemukiman, dan distribusi air bersih yang belum merata, menjadi prioritas. Persoalan sosial di tengah masyarakat juga perlu mendapat perhatian serius.
Salah satu tantangan terbesar adalah pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh masih memiliki utang kepada pihak ketiga sebesar Rp39,8 miliar pada tahun 2024, dan proyeksi utang pada tahun 2025 mencapai Rp86 miliar untuk membiayai gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Harapan dan Kolaborasi
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Farid Nyak Umar optimis bahwa Illiza-Afdhal mampu mengambil langkah dan strategi tepat dengan roadmap yang jelas untuk memulihkan kesehatan keuangan daerah. Keberhasilan dalam melunasi utang Pemkot Banda Aceh pada tahun 2023 menjadi bukti kapabilitas mereka. Namun, keberhasilan ini membutuhkan dukungan aparatur pemerintah yang profesional dan terpadu, serta penataan birokrasi yang efektif untuk menciptakan teamwork yang solid dan inovatif.
DPRK Banda Aceh menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Pengalaman, jaringan luas, dan tim kerja yang kuat diharapkan mampu membantu Illiza-Afdhal menyelesaikan tantangan secara bertahap, menuju Banda Aceh yang lebih baik.
"Meningkatnya kasus HIV/AIDS yang sudah tembus 500 kasus lebih harus mendapatkan perhatian khusus dan serius," tegas Farid Nyak Umar. Ia juga menambahkan, "Kita harapkan Wali Kota Banda Aceh yang baru dapat memimpin langsung pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Masyarakat menaruh harapan besar kepada Illiza." Pernyataan ini menekankan urgensi penanganan masalah HIV/AIDS dan harapan masyarakat terhadap kepemimpinan baru dalam berbagai aspek kehidupan di Banda Aceh.