DPRK Mimika Desak Pembukaan Kembali Penerbangan ke Wilayah Pedalaman

Anggota DPRK Mimika mendesak Pemkab Mimika untuk membuka kembali penerbangan ke wilayah pedalaman Papua Tengah guna mengatasi kesulitan akses kesehatan, ekonomi, dan layanan pemerintahan yang dialami masyarakat.

Timika, 18 Februari 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera membuka kembali akses penerbangan ke wilayah pedalaman melalui Bandara Mozes Kilangin. Anggota DPRK Mimika, Dolfin Beanal, menyoroti kesulitan masyarakat dalam mendapatkan bahan makanan dan layanan pemerintahan akibat terhentinya transportasi udara.

Beanal mengungkapkan keprihatinannya atas dampak serius penghentian penerbangan ini, khususnya pada akses kesehatan dan perekonomian masyarakat. "Kondisi ini sungguh memprihatinkan," ujarnya, "Banyak warga kesulitan mendapatkan layanan medis, termasuk ibu hamil yang membutuhkan pertolongan segera. Ini sudah termasuk kondisi darurat. Transportasi udara bukan sekadar kebutuhan, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat di pedalaman."

Penghentian penerbangan berdampak luas pada kehidupan masyarakat di wilayah pedalaman seperti Aroanop, Tsinga, dan kampung-kampung lain di Distrik Tembagapura. Akses ke layanan kesehatan yang terbatas menyebabkan peningkatan risiko bagi kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil dan anak-anak. Selain itu, keterbatasan akses juga berdampak pada perekonomian masyarakat, karena kesulitan dalam distribusi barang dan hasil pertanian.

Beanal menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah. "Kami berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mengambil langkah-langkah nyata untuk membuka kembali penerbangan ke wilayah pedalaman," tegasnya. Ia menambahkan bahwa solusi jangka panjang juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan aksesibilitas transportasi udara yang berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Menanggapi desakan DPRK Mimika, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika menjelaskan bahwa penghentian penerbangan ke wilayah pedalaman disebabkan oleh kendala keamanan. "Kami terus berkoordinasi dengan otoritas keamanan," katanya. "Apabila pihak keamanan menyatakan situasi aman, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika akan segera melayani penerbangan kembali."

Meskipun demikian, Pemkab Mimika mengakui dampak negatif dari terhentinya penerbangan tersebut. "Kondisi ini jelas mempersulit masyarakat, terutama di Distrik Hoya, Distrik Alama, dan Distrik Jila," ungkap Penjabat Sekda. "Pelayanan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan juga terhambat secara signifikan."

Situasi ini menyoroti pentingnya infrastruktur transportasi yang memadai di wilayah pedalaman Papua Tengah. Keberadaan akses transportasi udara yang handal merupakan kunci untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai solusi jangka panjang, termasuk peningkatan keamanan, perbaikan infrastruktur bandara di wilayah pedalaman, dan kerjasama yang lebih erat dengan pihak keamanan.

Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap sistem transportasi udara yang ada, untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Penting juga untuk melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program peningkatan akses transportasi udara, agar solusi yang dihasilkan dapat benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Ke depan, diharapkan adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, otoritas keamanan, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan akses transportasi udara yang aman dan lancar bagi masyarakat di wilayah pedalaman Mimika. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.