DPRP Pegunungan Desak Delapan Pemda Sidak Bahan Pokok Kedaluwarsa Jelang Lebaran

Antisipasi masalah kesehatan dan keamanan, DPRP Pegunungan mendorong delapan pemda di wilayahnya untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap bahan pokok menjelang Idul Fitri.

Wamena, 26 Maret 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan mendesak delapan pemerintah daerah (pemda) di wilayahnya untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memeriksa peredaran bahan pokok yang telah kedaluwarsa. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi masalah kesehatan dan keamanan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Wakil Ketua II DPRP Pegunungan, Terius Yigibalom, mengungkapkan keprihatinannya terkait potensi bahaya konsumsi bahan pokok kedaluwarsa bagi kesehatan masyarakat Papua Pegunungan.

Menurut Yigibalom, pengawasan ketat terhadap peredaran bahan pokok, baik melalui jalur darat maupun udara, sangat penting dilakukan. "Setiap barang yang masuk di Papua Pegunungan harus sering-sering diperiksa, sehingga tidak ada bahan pokok yang kedaluwarsa atau mendekati kedaluwarsa," tegasnya dalam pernyataan di Wamena, Rabu. Ia menekankan pentingnya langkah ini, terutama menjelang hari raya besar, untuk memastikan kualitas bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat.

Kekhawatiran ini didasari oleh temuan sidak di Kabupaten Lanny Jaya. "Kabupaten Lanny Jaya beserta unsur Forkopimda telah melakukan operasi pasar atau inspeksi mendadak bahan pokok, dan mereka menemukan beberapa jenis barang kedaluwarsa," ungkap Yigibalom. Ia menjelaskan bahwa konsumsi bahan pokok kedaluwarsa dapat menimbulkan masalah kesehatan serius dan berpotensi memicu masalah sosial hingga gangguan keamanan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan terkoordinasi sangat diperlukan.

DPRP Pegunungan meminta pemerintah daerah di delapan kabupaten untuk bersinergi dalam mengawasi masuknya bahan pokok ke wilayah tersebut. Kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dinilai krusial. Lebih lanjut, Yigibalom juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak keamanan, baik TNI maupun Polri, dalam proses pengawasan ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pengawasan dan mencegah peredaran bahan pokok yang tidak layak konsumsi.

Situasi geografis dan sosial di Papua Pegunungan, menurut Yigibalom, berbeda dengan daerah lain. "Situasi di Papua Pegunungan berbeda dengan daerah lain di Tanah Papua atau Indonesia lainnya, karena ketika ada masyarakat yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang kebetulan kedaluwarsa dan sakit, akan timbul masalah sosial hingga memicu gangguan keamanan," jelasnya. Oleh karena itu, pencegahan dini melalui pengawasan ketat menjadi sangat penting.

Yigibalom memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya yang telah memulai inisiatif ini. Ia berharap tujuh kabupaten lainnya di Papua Pegunungan dapat segera menindaklanjuti dan melakukan hal yang sama. "Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Lanny Jaya yang telah memulai melakukan pengawasan terhadap bahan pokok, maka tujuh daerah lain di Papua Pegunungan pun harus ikut," katanya.

DPRP Pegunungan mendorong langkah-langkah konkret untuk mencegah masalah kesehatan dan keamanan yang berpotensi timbul akibat konsumsi bahan pokok kedaluwarsa. Hal ini meliputi:

• Sidak rutin dan terjadwal terhadap distributor dan pasar-pasar tradisional.
• Kerjasama antar instansi pemerintah, TNI, dan Polri dalam pengawasan.
• Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman kedaluwarsa.
• Peningkatan kapasitas petugas pengawas dalam mengidentifikasi bahan pokok kedaluwarsa.

Dengan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi, diharapkan dapat mencegah peredaran bahan pokok kedaluwarsa di Papua Pegunungan dan melindungi kesehatan serta keamanan masyarakat, khususnya menjelang perayaan Idul Fitri.

Melalui langkah-langkah proaktif ini, DPRP Pegunungan berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat Papua Pegunungan. Pencegahan dini terhadap masalah kesehatan dan keamanan menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.