Dugaan Pengoplosan Pertamax: BPKN Bela Konsumen, Minta Pertamina Bertanggung Jawab

BPKN mendesak Pertamina bertanggung jawab atas dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, yang merugikan konsumen dan melanggar UU Perlindungan Konsumen.

Jakarta, 26 Februari 2024 - Dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Mufti Mubarok, menyatakan bahwa jika terbukti, tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kasus ini melibatkan PT Pertamina, dan berpotensi mengakibatkan kerugian finansial serta hilangnya kepercayaan publik.

Mufti menjelaskan bahwa konsumen yang membeli Pertamax dengan harga yang lebih tinggi, tetapi menerima Pertalite dengan kualitas lebih rendah, telah dirugikan atas hak memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan. Hal ini juga melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi. "Yang mana hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan," tegas Mufti dalam pernyataan resminya di Jakarta.

BPKN secara tegas mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pengoplosan ini dan menjatuhkan sanksi berat kepada para pelakunya. Selain itu, BPKN juga meminta pertanggungjawaban Pertamina atas kerugian yang dialami konsumen. Pertamina diminta untuk bersikap transparan, memberikan informasi yang akurat kepada publik mengenai kualitas produk BBM yang dijual, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Menurut Mufti, jika terbukti, tindakan pengoplosan BBM ini bukan hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap Pertamina. Konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita melalui jalur hukum yang telah diatur dalam UUPK. Mekanisme gugatan class action dimungkinkan mengingat banyaknya konsumen yang berpotensi mengalami kerugian yang sama.

BPKN bahkan menyatakan bahwa pemerintah atau instansi terkait dapat turut serta melakukan gugatan hukum terhadap Pertamina, mengingat besarnya potensi kerugian dan jumlah konsumen yang terdampak. Hal ini menunjukkan keseriusan BPKN dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan ditegakkan.

Lebih lanjut, Mufti menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas Pertamina dalam menangani kasus ini. Pertamina harus bertanggung jawab penuh atas kualitas produk yang dipasarkan dan memberikan informasi yang akurat kepada konsumen. Kegagalan Pertamina dalam hal ini dapat berdampak negatif pada citra perusahaan dan kepercayaan publik.

BPKN menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat dugaan pengoplosan BBM ini. Konsumen dapat melaporkan dan berkonsultasi dengan BPKN terkait masalah yang dihadapi. BPKN berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak konsumen dan memastikan mereka mendapatkan keadilan.

Selain itu, BPKN juga mendorong Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Pertamina perlu meningkatkan pengawasan kualitas BBM dari hulu hingga hilir untuk memastikan konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan standar dan spesifikasi yang dijanjikan.

Dugaan pengoplosan ini juga berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur. Konsumen yang membeli Pertamax dengan keyakinan mendapatkan RON 92, tetapi justru menerima Pertalite RON 90, telah menerima informasi yang menyesatkan. Hal ini semakin memperkuat tuntutan BPKN agar Pertamina bertanggung jawab penuh atas kasus ini.

Kasus dugaan pengoplosan ini juga terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Dugaan korupsi ini telah menyebabkan kerugian negara akibat rekayasa ekspor-impor minyak mentah. Selain kerugian negara, dugaan korupsi ini juga menyebabkan kerugian besar bagi konsumen akibat dugaan tindak kejahatan pengoplosan BBM.

BPKN berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama bagi perusahaan BUMN seperti Pertamina, untuk selalu memprioritaskan kepuasan dan perlindungan konsumen. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan terwujudnya perlindungan konsumen yang optimal.

Dengan demikian, kasus dugaan pengoplosan Pertamax ini menjadi sorotan penting bagi perlindungan konsumen dan penegakan hukum di Indonesia. BPKN akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan hak-hak konsumen terpenuhi.