Efisiensi Anggaran APBD: Momentum Tingkatkan Kualitas Belanja Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong efisiensi anggaran sebagai momentum meningkatkan kualitas belanja APBD dan memperkuat reformasi birokrasi, dengan tetap memastikan program prioritas pemerintah berjalan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, baru-baru ini menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Rapat Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 di Medan, Sumatera Utara.
Efisiensi Anggaran: Kunci Reformasi Birokrasi
Menurut Wamendagri, efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, melainkan momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi. Kebijakan efisiensi, termasuk yang menyasar Transfer ke Daerah (TKD), dirancang untuk tidak mengurangi manfaat bagi masyarakat. Justru sebaliknya, anggaran yang diefisiensikan akan difokuskan pada program prioritas pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
"Kalau ada perdebatan tentang [efisiensi anggaran] transfer ke daerah tadi yang angkanya besar, nah ini telah disesuaikan keberpihakannya dengan daerah tertinggal," ujar Bima Arya.
Prioritas pada Daerah Tertinggal dan Kepulauan
Bima Arya memberikan contoh, pemerintah akan memprioritaskan program di daerah kepulauan, sesuai komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia mengajak semua pihak untuk mendukung komitmen ini agar terealisasi dengan baik. Suksesnya program pemerintah, menurutnya, sangat bergantung pada dukungan penuh pemerintah daerah (pemda).
Regulasi Pendukung dan Akselerasi Program
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah menyiapkan regulasi penunjang berupa petunjuk teknis pelaksanaan efisiensi di daerah. Beberapa penyesuaian kebijakan perlu dilakukan dengan cepat, mengingat adanya target nasional dan visi-misi kepala daerah yang harus diwujudkan.
"Ini harus dilakukan secara cepat. Nah karena itu, begitu kepala daerah dilantik, maka proses [penyesuaian] RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan anggaran perubahan ini akan didorong untuk akselerasi," jelas Bima Arya.
Percepatan Realisasi Program
Pemerintah terus berupaya menyempurnakan proses penyesuaian kebijakan dan mendorong percepatan realisasi program. Bima Arya menekankan pentingnya akselerasi dalam pelaksanaan program agar semua berjalan efektif dan efisien.
"Poinnya adalah akselerasi atau proses yang dipercepat. Karena semuanya harus bergerak dan harus berjalan," pungkasnya.
Kesimpulannya, efisiensi anggaran APBD bukan berarti pengurangan layanan publik, melainkan strategi untuk meningkatkan kualitas belanja dan memastikan program prioritas pemerintah, khususnya di daerah tertinggal dan kepulauan, berjalan efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan mencapai target pembangunan nasional.