Efisiensi Anggaran APBN 2025: Yusril Ungkap Kebocoran 30 Persen, Proyek Megaproyek Jadi Prioritas

Menteri Yusril mengungkapkan kebocoran anggaran APBN hingga 30 persen, mendorong efisiensi untuk mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan megaproyek pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran APBN 2025. Langkah ini dipicu oleh temuan kebocoran anggaran yang signifikan, mencapai sekitar 30 persen dari total APBN. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan kebijakan ini dalam sebuah pernyataan usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2).

Yusril menekankan bahwa penghematan ini bukan semata pemangkasan anggaran, melainkan strategi untuk merealokasikan dana yang selama ini terbuang sia-sia. Presiden Prabowo, menurut Yusril, bertekad untuk membangun Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Efisiensi anggaran ini menjadi langkah krusial dalam mencapai visi tersebut.

Kebocoran anggaran yang mencapai 30 persen, atau senilai 20 miliar dolar AS, dinilai telah menghambat pembangunan nasional. Dana yang dihemat akan diinvestasikan pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Menurut Yusril, sekitar 30 persen anggaran APBN selama ini "bocor" karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dan banyak terpakai untuk pengeluaran yang tidak perlu dan mendesak. "Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," ujar Yusril. Penghematan ini, lanjut Yusril, akan diinvestasikan untuk membiayai program-program penting.

Salah satu program yang akan dibiayai adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk membiayai 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini. Megaproyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Yusril menambahkan bahwa dampak penghematan akan terasa signifikan pada 1-2 tahun pertama pemerintahan. Namun, ia optimistis kebijakan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi Indonesia. "Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju," tegasnya.

Instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran menyasar program-program kementerian/lembaga yang manfaatnya bagi masyarakat kurang terukur. Program-program yang dimaksud antara lain perjalanan dinas luar negeri dan kegiatan seremonial. Namun, Yusril memastikan bahwa efisiensi tidak akan memengaruhi layanan publik dan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Langkah efisiensi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai visi Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045. Penghematan anggaran yang signifikan akan diinvestasikan dalam program-program strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

Meskipun penghematan anggaran akan terasa dampaknya dalam satu atau dua tahun pertama, Yusril optimistis kebijakan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang. Indonesia saat ini telah berada di peringkat keenam kekuatan ekonomi dunia, dan diharapkan kebijakan ini akan semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Dengan adanya efisiensi anggaran dan alokasi dana yang tepat sasaran, diharapkan Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045.