Efisiensi Anggaran di Tulungagung: PUPR dan Lapas Kelas IIB Terdampak

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan efisiensi anggaran, berdampak pada pembangunan jalan di Dinas PUPR dan pemangkasan honor di Lapas Kelas IIB Tulungagung.

Tulungagung, Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tengah melakukan efisiensi anggaran mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Langkah ini berdampak pada sejumlah instansi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung.

Kabar efisiensi anggaran ini mengemuka pada Senin, 18 Februari 2025. Dinas PUPR Tulungagung, misalnya, hanya mampu membangun jalan sepanjang 10 kilometer pada tahun 2025 dengan anggaran sekitar Rp30 miliar. Padahal, total panjang jalan di Tulungagung mencapai 1.775 kilometer, dengan sekitar 23 persen dalam kondisi rusak dan membutuhkan perbaikan.

Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hari, menjelaskan bahwa untuk mencapai target jalan mantap 100 persen, dibutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar per tahun selama lima tahun, atau total Rp1 triliun. Anggaran yang terbatas memaksa adanya penyesuaian program pembangunan.

Kerusakan jalan paling parah terkonsentrasi di lima kecamatan: Campurdarat, Pucanglaban, Kalidawir, Sendang, dan Besuki. Dari Rp30 miliar anggaran yang tersedia, separuhnya atau sekitar Rp20 miliar dialokasikan untuk mendukung program 100 hari kerja bupati terpilih, termasuk perbaikan jalan di Campurdarat hingga Pertigaan Gambiran, Kecamatan Besuki.

Tidak hanya Dinas PUPR, Lapas Kelas IIB Tulungagung juga melakukan penghematan. Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Ma’ruf Prasetio Hadianto, mengungkapkan bahwa efisiensi dilakukan di berbagai sektor, termasuk pengurangan honor untuk guru, instruktur, dan ulama yang memberikan pembinaan kepada warga binaan.

Sebagai alternatif, sebagian kegiatan pengajian akan dialihkan ke siaran YouTube. Efisiensi juga diterapkan pada pengadaan alat tulis kantor, konsumsi listrik, dan sektor lainnya. Namun, Ma’ruf memastikan bahwa alokasi anggaran untuk kebutuhan makan warga binaan tetap aman dan tidak terdampak kebijakan efisiensi ini.

Saat ini, pihak Lapas Kelas IIB Tulungagung masih menghitung besaran anggaran yang dapat dipangkas agar sesuai dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Proses penghitungan ini dilakukan secara cermat untuk memastikan operasional Lapas tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kebutuhan dasar warga binaan.

Efisiensi anggaran yang diterapkan di Tulungagung menunjukkan tantangan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk memprioritaskan program pembangunan yang paling mendesak dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

Langkah-langkah efisiensi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Lapas Kelas IIB Tulungagung menjadi contoh bagaimana instansi pemerintah dapat beradaptasi dengan kebijakan efisiensi. Ke depan, kolaborasi dan inovasi menjadi kunci untuk memastikan pembangunan tetap berjalan optimal meskipun dengan anggaran yang terbatas. Pemerintah daerah perlu mengeksplorasi berbagai sumber pendanaan alternatif dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk membangun kepercayaan publik.

Perbaikan infrastruktur jalan dan pembinaan warga binaan tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, strategi yang tepat dan terukur sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pembangunan di masa mendatang. Hal ini menuntut perencanaan yang matang, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat.