Efisiensi Anggaran: Hambat Pembangunan Papua? Asosiasi Kontraktor Angkat Bicara
Asosiasi Kontraktor Lokal Papua Barat mengecam kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai menghambat percepatan pembangunan di Papua dan mengancam kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Manokwari, 18 Februari 2024 - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menuai kritik dari Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL KOAP) Provinsi Papua Barat. Mereka menilai kebijakan ini berpotensi menghambat pembangunan di Papua dan justru merugikan masyarakat asli Papua.
Ketua PAL KOAP Papua Barat, Alex Septinus Wonggor, menyoroti dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. Kedua kebijakan ini menyebabkan pengurangan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp200,32 miliar. "Kami meminta Presiden untuk meninjau ulang kebijakan ini karena bertentangan dengan upaya percepatan pembangunan Papua," tegas Alex.
Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Pembangunan Papua
Alex menjelaskan bahwa penghematan anggaran tidak hanya mengurangi proyek infrastruktur, tetapi juga berdampak pada program-program kesejahteraan masyarakat asli Papua. Komponen anggaran yang terkena dampak efisiensi meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pekerjaan umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang konektivitas irigasi dan pangan, insentif dana desa, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) 1 persen dan 1,25 persen.
"Tanah Papua membutuhkan percepatan pembangunan di semua sektor. Kebijakan khusus untuk daerah otonomi khusus sangat diperlukan," tambah Alex. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua.
Suara Sekretaris PAL KOAP Papua Barat
Senada dengan Alex, Sekretaris PAL KOAP Papua Barat, Lewis Wanggai, juga menyuarakan keprihatinannya. Ia menekankan perlunya pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi daerah-daerah yang membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan. "Penerapan kebijakan efisiensi anggaran secara menyeluruh sangat merugikan masyarakat asli Papua, karena program pembangunan yang disusun pemerintah daerah tidak dapat terlaksana," ujar Lewis.
Lewis menyayangkan kebijakan efisiensi yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus Papua. Ia berharap aspirasi kontraktor asli Papua dapat didengar oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagai perwakilan pemerintah pusat. "Banyak hal yang dipengaruhi setelah pemerintah menerapkan efisiensi anggaran tanpa melihat kebutuhan Papua akan anggaran," tambahnya.
Pertentangan dengan Perpres dan Ancaman Aksi
Lebih lanjut, Lewis menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Perpres tersebut justru menekankan percepatan pembangunan di Papua.
Sebagai bentuk protes, PAL KOAP Papua Barat mengancam akan melakukan aksi damai agar suara mereka didengar oleh Presiden. "BP3OKP memiliki peran utama dalam mengawal percepatan pembangunan Papua. Kami akan melakukan aksi damai agar presiden mendengar suara kami," tegas Lewis.
Kesimpulannya, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan kontraktor lokal Papua. Mereka berharap pemerintah pusat dapat merevisi kebijakan tersebut dan memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pembangunan di Papua agar kesejahteraan masyarakat asli Papua dapat terwujud.