Efisiensi Anggaran Jabar: Kinerja Tetap Maksimal, ASN Jadi Fokus

Penjabat Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, memastikan efisiensi anggaran tahun 2025 tidak akan mengurangi kinerja pelayanan publik, dengan fokus pada optimalisasi ASN dan efisiensi belanja pegawai.

Bandung, 17 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah menggodok rencana efisiensi anggaran untuk tahun 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, memastikan langkah ini tidak akan mengorbankan kinerja pelayanan publik. Hal ini ditegaskan Bey dalam rapat terbatas di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Senin (17/2).

Bey menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan masyarakat. "Poin utamanya adalah efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kinerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus tetap terjaga. Efisiensi harus dijalankan, tetapi kinerja harus tetap maksimal," tegas Bey.

Langkah efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari rencana efisiensi APBD 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, tanpa mengorbankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu fokus utama efisiensi anggaran adalah pada belanja pegawai. Bey menjelaskan bahwa Pemprov Jabar akan mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada. Strategi ini meliputi peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi ASN.

"Intinya adalah optimalkan ASN yang sudah ada. Bila perlu dilakukan transfer pengetahuan, didik juga para ASN. Sebetulnya para ASN muda kita kemampuannya ada, tinggal diberikan kesempatan," ujarnya. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pencegahan pengangkatan tenaga ahli atau staf khusus yang didasarkan pada kepentingan politik, yang belakangan menjadi sorotan.

Terkait pengadaan kendaraan dinas, Bey memastikan tidak akan ada perubahan signifikan. Pemprov Jabar telah menerapkan kebijakan penyewaan kendaraan dinas dari pihak ketiga selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dinilai lebih efisien karena biaya sewa tahunan lebih rendah dibandingkan dengan pengadaan kendaraan baru, dan tidak ada biaya pemeliharaan yang ditanggung pemerintah.

"Untuk kendaraan tidak ada pengadaan, kebutuhan kendaraan akan dipenuhi melalui sewa. Jadi selain anggaran per tahun lebih rendah dibandingkan pengadaan baru, dan juga tidak ada biaya pemeliharaan," kata Bey menjelaskan kebijakan yang dinilai hemat dan efektif ini.

Proses penggodokan efisiensi anggaran ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Informasi terkait detail efisiensi anggaran akan dipublikasikan secara berkala.

Dengan demikian, efisiensi anggaran di Jawa Barat difokuskan pada optimalisasi sumber daya manusia yang ada, khususnya ASN, dan penghematan di sektor-sektor yang memungkinkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Efisiensi anggaran di Jawa Barat tahun 2025 difokuskan pada optimalisasi ASN dan efisiensi belanja pegawai. Pj Gubernur Bey Triadi Machmudin memastikan langkah ini tidak akan mengurangi kinerja pelayanan publik. Pengadaan kendaraan dinas tetap melalui sistem sewa untuk menekan biaya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam proses penggodokan efisiensi anggaran ini.