Efisiensi Anggaran Manokwari 2025: Fokus Infrastruktur, APBD Terpangkas Rp60 Miliar

Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, akan merevisi APBD 2025 setelah efisiensi anggaran pusat mengurangi dana sebesar Rp60 miliar, yang terutama berdampak pada proyek non-infrastruktur.

Manokwari, 17 Februari 2024 - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, tengah beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Efisiensi ini berdampak pada pengurangan anggaran daerah yang signifikan, khususnya pada proyek-proyek non-infrastruktur. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, Corneles E. Wondiwoy.

APBD Kabupaten Manokwari tahun 2025 mengalami pemangkasan sebesar Rp60 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp1,43 triliun. Menurut Wondiwoy, pengurangan ini terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik grand di Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp19 miliar dan sisanya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. "Fokus efisiensi lebih ke proyek fisik atau infrastruktur," tegasnya.

Kebijakan ini berdampak pada program-program di luar sektor infrastruktur. Program-program yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik mengalami dampak yang lebih signifikan dari efisiensi anggaran ini. Pemkab Manokwari kini harus melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran.

Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) memaksa Pemkab Manokwari untuk merevisi APBD 2025. Belanja daerah yang telah tercantum dalam program APBD 2025 harus diubah sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD. Proses revisi ini melibatkan penyusunan perubahan RKPD oleh Bappeda Manokwari, yang kemudian akan disinkronisasikan dengan pemerintah pusat.

Proses sinkronisasi ini penting untuk memastikan kesesuaian program dan anggaran dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Setelah sinkronisasi selesai, barulah program dan anggaran APBD 2025 yang baru dapat ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). "Setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik baru bisa penetapan DPA dan dibagikan ke OPD," jelas Wondiwoy.

Kabupaten Manokwari dan Kaimana merupakan dua dari tujuh kabupaten di Papua Barat yang telah menyelesaikan dokumen APBD 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, dengan adanya efisiensi anggaran ini, Pemkab Manokwari masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait penetapan APBD induk tahun 2025 melalui DPRD.

Proses revisi APBD dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah krusial bagi Kabupaten Manokwari. Langkah ini memastikan agar alokasi anggaran tetap efektif dan efisien, meskipun dengan adanya pemangkasan anggaran yang cukup signifikan. Fokus pada infrastruktur menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran ini.

Efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap APBD Kabupaten Manokwari tahun 2025. Pengurangan sebesar Rp60 miliar, yang terutama mempengaruhi proyek non-infrastruktur, mengharuskan Pemkab Manokwari untuk melakukan revisi RKPD dan APBD. Proses sinkronisasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan adaptasi terhadap kebijakan efisiensi ini, memastikan agar pembangunan di Manokwari tetap berjalan sesuai rencana, meskipun dengan sumber daya yang lebih terbatas.