Efisiensi Anggaran: Tanda Loyalitas ASN, Sebut Pj Gubernur Sumut
Penjabat Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai bentuk loyalitas ASN dan kunci kesejahteraan rakyat, sesuai arahan Presiden dan Wamendagri.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, menyatakan bahwa efisiensi anggaran merupakan bentuk loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sumut. Pernyataan ini disampaikannya di Medan, Sabtu (2/8), menanggapi instruksi Presiden RI terkait efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Agus Fatoni menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan utama dari efisiensi anggaran ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumut. Menurutnya, dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. "Itulah tanda loyalitas, organisasi harus loyal, instruksi ini fokus pada kesejahteraan rakyat," tegas Agus Fatoni.
Ia menambahkan bahwa jajarannya telah mendapatkan pemahaman mendalam mengenai efisiensi anggaran melalui pengarahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. Pengarahan tersebut mencakup kebijakan nasional efisiensi dan kapasitas fiskal daerah. Agus Fatoni menyampaikan rasa syukurnya atas pengarahan tersebut, yang menurutnya memberikan penguatan signifikan bagi jajarannya dalam menjalankan instruksi Presiden.
Arahan Wamendagri: Efisiensi dan Reformasi Birokrasi
Wamendagri Bima Arya, dalam pengarahannya, menekankan beberapa poin penting terkait efisiensi anggaran. Bima Arya menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya sekadar penghematan, tetapi juga bertujuan untuk membiayai program prioritas, investasi program strategis, menambah ruang fiskal daerah, dan mendorong reformasi birokrasi. "Efisiensi itu bisa dibaca dan ditargetkan Kemenkeu untuk beri ruang fiskal daerah yang lebih besar," ujar Bima Arya.
Lebih lanjut, Wamendagri juga menyampaikan bahwa penghematan APBD harus diiringi dengan peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif, tepat sasaran, dan efisien. Ia juga menyinggung formulasi transfer ke daerah (TKD) yang telah mempertimbangkan keberpihakan pada daerah tertinggal dan kepulauan, serta memprioritaskan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) sebagai lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan Surat Edaran Mendagri tentang Petunjuk atau Pedoman Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ASN sebagai Pilar Utama Pembangunan
Agus Fatoni juga menekankan peran penting ASN dalam pembangunan Sumut. Ia melihat ASN sebagai pilar utama dalam menggerakkan roda pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbaiki pelayanan publik. Dengan demikian, efisiensi anggaran menjadi tanggung jawab bersama seluruh ASN untuk mencapai tujuan tersebut. Pengarahan Wamendagri diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kemampuan ASN dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien.
Kesimpulannya, efisiensi anggaran di Sumut tidak hanya menjadi instruksi pemerintah pusat, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk loyalitas dan tanggung jawab ASN dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui arahan dan pedoman yang diberikan, diharapkan pengelolaan anggaran daerah dapat lebih terarah, efektif, dan berdampak positif bagi masyarakat Sumut.