Efisiensi APBD Banten 2025: Prioritaskan Pendidikan Gratis hingga SMA/SMK Swasta

Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, mengumumkan efisiensi APBD 2025 untuk mendanai program pendidikan gratis hingga tingkat SMA/SMK swasta guna mengatasi kesenjangan pendidikan di Banten.

Provinsi Banten berencana melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Langkah ini diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan, khususnya untuk pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Banten. Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Kota Serang pada Senin, 10 Maret 2024.

Dimyati menjelaskan bahwa meskipun pendidikan dasar sembilan tahun di Banten telah mencapai capaian yang cukup baik, masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan tingkat menengah atas. Pendidikan SMA/SMK negeri di Banten memang telah digratiskan, namun sekitar 40 persen lulusan SMP belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK sederajat, sebagian besar karena keterbatasan akses ke pendidikan swasta.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemprov Banten akan merealisasikan program sekolah gratis untuk siswa SMA/SMK swasta pada tahun ajaran baru 2025. Dimyati menyatakan, "Saat ini kami sedang melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya untuk penguatan di sektor pendidikan. Maka dari itu kami akan realisasikan janji sekolah gratis untuk yang sekolah swasta di tahun ajaran baru 2025 ini, sehingga persoalan gap (kesenjangan) 40 persen bisa diselesaikan."

Dengan terealisasinya program sekolah gratis untuk SMA/SMK swasta, Pemprov Banten berharap dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan di tingkat menengah atas. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Banten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banten.

Setelah berhasil mengatasi kesenjangan akses pendidikan di tingkat SMA/SMK, Pemprov Banten berencana untuk memperluas program pendidikan gratis hingga ke jenjang pendidikan tinggi (S1). Dimyati optimistis rencana ini dapat terlaksana dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. Ia menambahkan, "Setelah semua itu selesai ditangani, baru kemudian Pemprov Banten menggagas program pendidikan gratis sampai S1. Menurutnya, hal itu bukan hal yang tidak mungkin dilaksanakan dengan kemampuan keuangan yang ada."

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Banten dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Banten untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Selain fokus pada pendidikan, Pemprov Banten juga memperhatikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dimyati mengakui bahwa setiap daerah di Banten membutuhkan pembangunan, namun keadilan tidak berarti pembagian yang sama rata. Pemprov Banten akan memprioritaskan daerah dengan kondisi fiskal yang masih lemah.

"Seluruh daerah pasti membutuhkan bantuan pembangunan. Namun keadilan itu tidak harus terbagi rata, ada prioritas bagi daerah yang kondisi fiskal keuangannya masih belum kuat. Terutama di wilayah Lebak, Pandeglang, dan beberapa daerah lainnya," jelas Dimyati.

Prioritas pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Banten dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Banten.

Keberhasilan program prioritas Pemprov Banten, termasuk program pendidikan gratis, sangat bergantung pada dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimyati optimistis bahwa ASN di Banten yang profesional, kuat, dan solid akan mampu mensukseskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Dimyati juga mengajak seluruh masyarakat Banten untuk tetap optimis, sabar, dan terus menebar kebaikan. Ia berharap masyarakat Banten dapat terus berjuang bersama untuk mewujudkan Provinsi Banten yang lebih baik lagi. "Dimyati berpesan kepada seluruh masyarakat Banten untuk tetap optimis, sabar dan terus menebar kebaikan. 'Jangan lelah untuk berjuang demi Provinsi Banten yang lebih baik lagi,' katanya pula."