Erick Thohir dan KPK Jalin Kerja Sama, Dorong BPI Danantara Jadi Korporasi Sehat

Menteri BUMN Erick Thohir dan KPK berkolaborasi untuk memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi korporasi yang sehat dan bebas korupsi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi sebuah korporasi yang sehat dan transparan. Pertemuan penting antara Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wijoatmodjo, dan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4), menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan keuangan negara di BPI Danantara berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menekankan pentingnya membangun institusi korporasi yang sehat di BPI Danantara. Ia menyatakan, "Kita harus mendorong Danantara ini menjadi institusi korporasi yang sehat." Pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas payung hukum dan langkah-langkah pencegahan korupsi di BPI Danantara, sebuah langkah proaktif untuk memastikan pengelolaan investasi negara berjalan sesuai aturan dan etika.

Erick Thohir menjelaskan peran Kementerian BUMN dalam hal ini, mengatakan bahwa peran kementeriannya mirip dengan peran Menteri Keuangan sebelumnya dalam mengawasi pengelolaan keuangan. Dengan adanya pengalihan tanggung jawab, Kementerian BUMN berupaya menjabarkan secara rinci bagaimana pencegahan korupsi dapat diimplementasikan, baik dari sisi operasional maupun aspek hukum. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan pengelolaan BPI Danantara bersih dan akuntabel.

Salah satu kunci pencegahan korupsi di BPI Danantara, menurut Erick Thohir, terletak pada kepemimpinan dan integritas para pimpinannya. Ia menjelaskan, "Selama ini saya rasa kalau niat baik para pimpinan, dari diri kita sendiri, mau bersih-bersih, saya rasa itu yang lebih mudah gitu. Ini yang kami dorong bagaimana tadi ini terpola bukan hanya di sistem, melainkan juga leadership (kepemimpinan) yang mau dibangun secara bersama dengan KPK." Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada komitmen dan integritas para pemimpin.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, turut memberikan pernyataan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian BUMN dan BPI Danantara dalam pengelolaan keuangan negara. KPK berkomitmen untuk mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPI Danantara agar pengelolaan keuangan negara benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia. Dukungan ini menunjukkan sinergi positif antara lembaga negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kerja sama antara Kementerian BUMN dan KPK ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola korporasi yang baik di lingkungan BPI Danantara. Dengan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup aspek sistem dan kepemimpinan, diharapkan BPI Danantara dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen bersama ini menjadi contoh nyata bagaimana lembaga negara dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkelanjutan.

Meskipun detail langkah-langkah konkret yang akan diambil belum diungkapkan secara rinci, pertemuan antara Kementerian BUMN dan KPK ini menandakan komitmen kuat untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif di BPI Danantara. Langkah-langkah tersebut kemungkinan akan mencakup:

• Penguatan sistem pengawasan internal
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
• Pengembangan kode etik dan pedoman perilaku
• Pelatihan dan edukasi anti-korupsi bagi seluruh karyawan

Dengan adanya dukungan penuh dari KPK, diharapkan BPI Danantara dapat menerapkan langkah-langkah tersebut secara efektif dan konsisten. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga pengelolaan investasi negara dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

Kerja sama antara Kementerian BUMN dan KPK dalam mendorong BPI Danantara menjadi korporasi yang sehat merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Komitmen bersama ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar lembaga negara untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.