Erick Thohir: Pertamina Akan Direview Total Pasca Kasus Patra Niaga

Menteri BUMN Erick Thohir umumkan review menyeluruh Pertamina usai kasus dugaan korupsi di Patra Niaga, termasuk potensi merger subholding demi efisiensi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengumumkan rencana review menyeluruh terhadap PT Pertamina (Persero) menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi di anak perusahaannya, yaitu PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional. Pengumuman ini disampaikan Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3).

Kasus dugaan korupsi tersebut melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Erick Thohir menegaskan bahwa review ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola Pertamina dan mencegah terulangnya kasus serupa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dalam mencari solusi, seperti yang selalu ditekankan Presiden RI. "Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain-lain ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden RI selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi," ujar Erick.

Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan dugaan korupsi yang telah menyeret sejumlah pejabat tinggi di beberapa anak perusahaan Pertamina. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.

Erick Thohir dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, berencana melakukan pemetaan dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi Pertamina. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah merger beberapa perusahaan subholding. "Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada subholding seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi," jelasnya.

Tujuan dari review dan potensi merger ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mencegah potensi konflik kepentingan di antara subholding Pertamina. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir risiko terjadinya praktik korupsi di masa mendatang.

Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan tata kelola perusahaan-perusahaan di bawahnya. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan transparan.

Erick Thohir menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Kejaksaan Agung dalam proses hukum terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina. "Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi," tegasnya. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara menyeluruh dan memastikan keadilan ditegakkan.

Komitmen ini telah dibuktikan sebelumnya dalam penanganan kasus korupsi di beberapa BUMN lainnya, seperti PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pemerintah berharap langkah-langkah yang diambil dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan.

Erick Thohir juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait penggantian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Erick Thohir menyatakan bahwa hal tersebut belum dibahas lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Komisaris Utama. Proses penggantian akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mempertimbangkan berbagai aspek penting.

Dengan demikian, fokus utama saat ini adalah melakukan review menyeluruh terhadap Pertamina dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggantian posisi direktur utama akan dipertimbangkan setelah proses review dan investigasi selesai dilakukan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan meningkatkan tata kelola BUMN di Indonesia. Proses review dan investigasi yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.