Erick Thohir Usul Efisiensi Anggaran BUMN Tak Sampai Rp215 Miliar

Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar efisiensi anggaran Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp215 miliar, karena angka tersebut merupakan batas minimum operasional kementerian.

Jakarta, 13 Februari 2024 - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengajukan usulan agar efisiensi anggaran Kementerian BUMN tidak kurang dari Rp215 miliar. Beliau berpendapat bahwa angka tersebut merupakan batas minimum agar kementerian dapat beroperasi secara efektif.

Usulan ini disampaikan Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta. Meskipun belum mendapat konfirmasi final dari Kementerian Keuangan, Erick Thohir menyatakan bahwa usulan tersebut telah diterima dengan baik dan dianggap masuk akal.

Saat ini, Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi anggaran hingga tersisa Rp161,9 miliar. Angka ini merupakan hasil pemangkasan sekitar 58 persen dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp277,5 miliar. Namun, Erick Thohir menjelaskan bahwa operasional minimum Kementerian BUMN membutuhkan sekitar Rp215 miliar.

Untuk mencapai angka tersebut, Kementerian BUMN telah melakukan berbagai langkah efisiensi. Beberapa di antaranya termasuk pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, pengurangan biaya program pengawasan BUMN sebesar 50 persen, pengurangan fasilitas IT sebesar 41 persen, dan pengurangan biaya ATK hingga 90 persen.

Selain itu, efisiensi juga dilakukan pada fasilitas pimpinan (70 persen pengurangan), serta penyesuaian kendaraan dinas yang menghasilkan penghematan sebesar 66 persen. Erick Thohir menjelaskan bahwa penggantian kendaraan dinas listrik dengan kendaraan hybrid menjadi salah satu strategi penghematan biaya.

Kementerian BUMN juga melakukan efisiensi pada berbagai pos anggaran lainnya. Kegiatan rapat dan acara seremonial dikurangi, penggunaan gedung dioptimalkan, dan berbagai langkah penghematan lainnya diterapkan. Semua upaya ini bertujuan untuk mencapai angka efisiensi yang diusulkan, yaitu Rp215 miliar.

Erick Thohir menekankan pentingnya pengawasan BUMN, menyatakan bahwa pengawasan merupakan konsekuensi yang harus dimaksimalkan. Meskipun pemotongan anggaran dilakukan, pengawasan BUMN tetap menjadi prioritas. Ia berharap usulan pengurangan efisiensi ini dapat diterima dan disetujui dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.

Usulan efisiensi anggaran Kementerian BUMN yang diajukan oleh Erick Thohir menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien. Meskipun pemangkasan anggaran dilakukan secara signifikan, langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan operasional kementerian tetap berjalan optimal, seraya tetap memprioritaskan pengawasan BUMN.

Proses pengambilan keputusan terkait usulan ini masih berlangsung, dan hasilnya akan menentukan alokasi anggaran Kementerian BUMN untuk tahun mendatang. Kita perlu menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Kementerian Keuangan terkait persetujuan usulan tersebut.