Evaluasi Pilkada Mukomuko 2024 Libatkan Banyak Pihak

KPU Mukomuko, Bengkulu, akan mengevaluasi Pilkada 2024 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, TNI, dan LSM, untuk memperbaiki penyelenggaraan pilkada mendatang.

KPU Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menggelar evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Pilkada 2024. Proses evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, atau stakeholder, untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang lebih baik di masa mendatang. Pasangan Choirul Huda-Rahmadi telah ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

Komisioner KPU Mukomuko, Misbahul Amri, mengungkapkan bahwa evaluasi internal badan ad hoc telah dilakukan pada 25 Januari 2025. Namun, evaluasi eksternal yang melibatkan stakeholder sedang menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. Diperkirakan, petunjuk teknis tersebut akan turun pada awal Februari, dan evaluasi eksternal akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan yang sama.

Evaluasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan Pilkada Mukomuko 2024. Proses ini akan melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri Mukomuko, penggiat politik, masyarakat, LSM, dan organisasi wartawan. Semua pihak diajak memberikan masukan terkait kekurangan yang ditemukan.

Salah satu poin penting yang akan dievaluasi adalah durasi kampanye yang hanya 60 hari. KPU Mukomuko berharap evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pilkada selanjutnya. Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Hasil Pilkada Mukomuko 2024 sendiri telah menetapkan pasangan calon nomor urut dua, Choirul Huda-Rahmadi, sebagai pemenang. Mereka berhasil meraih 43.361 suara, mengungguli pasangan calon lainnya. Pasangan calon petahana, Sapuan-Wasri, memperoleh 35.896 suara, diikuti pasangan Renjes-Rismanaji (14.836 suara) dan Edwar Setiawan-Ruslan (10.806 suara).

Dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam proses evaluasi, KPU Mukomuko menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada di masa depan. Proses ini menunjukan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi.

Proses evaluasi ini menjadi pembelajaran berharga bagi KPU Mukomuko dan diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Dengan perbaikan berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan Pilkada akan semakin kredibel dan demokratis.