Evaluasi Pilkada Sulut: Bukan Sekadar Refleksi, Melainkan Komitmen untuk Pemilu yang Lebih Baik

KPU Sulut menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada di Minahasa, bukan hanya sebagai refleksi, tetapi sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Minahasa, 2 Maret 2024 (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) hukum dan pengawasan Pilkada di Kabupaten Minahasa. Evaluasi ini bukan sekadar refleksi, melainkan merupakan komitmen nyata KPU Sulut untuk mewujudkan pemilihan yang lebih baik di masa depan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait, guna memastikan proses demokrasi berjalan lebih efektif dan transparan.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulut, Meidy Tinangon, menekankan pentingnya evaluasi ini sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan. "KPU Provinsi Sulut terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan melalui evaluasi menyeluruh," ujar Tinangon di Minahasa, Minggu. Evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk terus memperbaiki sistem dan proses pemilihan umum.

Rapat koordinasi evaluasi dan inventarisasi permasalahan tupoksi hukum dan pengawasan pemilihan ini merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya sukses digelar di Kota Tomohon dan Kota Bitung. Hal ini menunjukkan konsistensi KPU Sulut dalam melakukan evaluasi secara bertahap dan menyeluruh di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan efektif.

Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Rendy V.J. Suawa, dalam sambutannya pada rapat koordinasi tersebut, menekankan pentingnya evaluasi sebagai bagian integral dari tahapan pemilihan. "Pilkada tidak hanya tentang perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga evaluasi. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat komunikasi antarpemangku kepentingan guna mewujudkan pesta demokrasi yang lebih baik ke depan," tegas Suawa. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa evaluasi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan proses yang vital untuk perbaikan berkelanjutan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Minahasa, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Hukum se-Kabupaten Minahasa dan Sitaro, insan pers, pegiat pemilu, dan akademisi. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada.

Narasumber yang hadir juga berasal dari berbagai lembaga, antara lain perwakilan dari Polda Sulut, Kejati Sulut, Bawaslu Provinsi Sulut, Kapolres Minahasa, Kejari Minahasa, Bawaslu Minahasa, serta akademisi Viktory Rotty dan Dicky Paseki. Keragaman narasumber ini memastikan terselenggaranya diskusi yang komprehensif dan berimbang.

Meidy Tinangon kembali menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara KPU kabupaten/kota se-Sulut dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, meskipun tahapan pemilihan telah berakhir. Koordinasi yang baik merupakan kunci sukses dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Hal ini memastikan kesinambungan program dan upaya peningkatan kualitas pemilu.

Evaluasi Pilkada di Minahasa ini bukan hanya sekadar refleksi atas pelaksanaan Pilkada yang telah lalu. Lebih dari itu, evaluasi ini merupakan komitmen KPU Sulut untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di masa mendatang. Dengan melibatkan berbagai pihak dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan pemilu di Sulawesi Utara akan semakin baik dan demokratis.

Melalui evaluasi ini, KPU Sulut berharap dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi selama proses Pilkada, dan merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Dengan demikian, pesta demokrasi di Sulawesi Utara akan semakin berkualitas dan bermartabat.

Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Bawaslu, akademisi, hingga media massa, menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih baik dan transparan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.