Evaluasi Seleksi CASN 2024: Ombudsman Temukan Masalah & Sarankan Perbaikan
Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan evaluasi menyeluruh Seleksi CASN 2024 terkait masalah transparansi, intervensi pihak eksternal, dan kesesuaian kualifikasi pendidikan, serta meminta perbaikan sistem rekrutmen.
Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 menuai sorotan dari Ombudsman RI. Lembaga pengawas ini menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi yang kini telah memasuki tahap akhir. Berbagai laporan dan konsultasi terkait dugaan malaadministrasi diterima Ombudsman sepanjang proses rekrutmen CASN 2024.
Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, mengungkapkan kekhawatiran atas kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah yang berulang di beberapa tahap seleksi. Salah satu masalah krusial muncul pada tahap administrasi, terutama terkait mispersepsi kualifikasi pendidikan dan formasi. Hal ini tidak selalu menjadi kesalahan pelamar, tetapi juga bisa karena proses verifikasi dan validasi yang kurang memadai dari panitia seleksi.
Untuk mencegah hal serupa terulang, Ombudsman merekomendasikan beberapa perbaikan. Pertama, pemerintah perlu mengantisipasi ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan memberikan informasi yang lebih terperinci dan spesifik. Kualifikasi pendidikan harus dijabarkan secara jelas, merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang nama program studi.
Kedua, transparansi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terutama untuk bagian non-CAT seperti wawancara, psikotes, dan tes kesehatan perlu ditingkatkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) didesak untuk membuat kebijakan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas proses tersebut. Saat ini, pemerintah dinilai kurang memperhatikan asas keterbukaan dan akuntabilitas pada tahap SKB.
Ketiga, pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah intervensi pihak tertentu dalam seleksi CASN. Ombudsman mencatat indikasi campur tangan pihak luar yang berpotensi menimbulkan malaadministrasi dan merugikan banyak pihak. Hal ini dinilai dapat mencederai rasa keadilan.
Keempat, seleksi CASN harus bebas dari malaadministrasi dan mengikuti tata kelola yang akuntabel. Ombudsman menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, penegakan hukum, dan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan.
Evaluasi ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari administrasi hingga penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selain itu, Ombudsman juga menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan malaadministrasi melalui kanal resmi Ombudsman.
Kesimpulannya, Ombudsman RI mendorong evaluasi komprehensif Seleksi CASN 2024 untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan memastikan proses seleksi yang adil dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas proses seleksi CASN di masa mendatang.