Gema Membangun Desa: Strategi Gubernur Norsan Tingkatkan IPM Kalimantan Barat

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, luncurkan program Gema Membangun Desa untuk percepatan peningkatan IPM Kalbar yang masih rendah, dengan fokus pada pembangunan dari desa menuju kota.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meluncurkan program strategis bernama "Gema Membangun Desa" sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi tersebut. Program ini dijadwalkan dimulai pada tahun 2026 dan bertujuan untuk mengatasi rendahnya IPM Kalbar, yang berada di peringkat ke-30 dari 38 provinsi di Indonesia dan di bawah Kalimantan Utara, sebuah provinsi yang lebih muda. Program ini akan berfokus pada pembangunan dari desa ke kota, memastikan pelayanan dasar menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di daerah pedalaman.

Menurut Gubernur Norsan, pembangunan di Kalbar selama ini belum optimal dan perlu diubah dengan pendekatan yang berpusat pada desa. Beliau menekankan pentingnya layanan terpadu di desa-desa, melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal. "IPM kita masih rendah, bahkan di bawah Kalimantan Utara yang notabene provinsi baru. Di regional Kalimantan kita berada di posisi kelima, dan secara nasional di peringkat ke-30 dari 38 provinsi. Ini menjadi perhatian serius kami," ungkap Gubernur Ria Norsan dalam dialog bersama mahasiswa.

Program Gema Membangun Desa akan memberikan layanan terpadu di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan keimigrasian. Layanan pendidikan nonformal akan diperluas, posyandu diaktifkan kembali, serta layanan kepolisian, pajak, dan imigrasi akan digabungkan dalam satu kunjungan terpadu ke desa-desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan IPM secara signifikan dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Program Gema Membangun Desa akan mencakup beberapa sektor penting. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah akan memperluas akses pendidikan nonformal, seperti paket A, B, dan C, untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal. "Ini penting untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal," kata Gubernur Norsan.

Dalam sektor kesehatan, fokus utamanya adalah penurunan angka stunting melalui penguatan posyandu, intervensi gizi, dan edukasi bagi ibu hamil dan balita. Gubernur Norsan juga menekankan pentingnya gerakan makan ikan untuk mengatasi masalah gizi buruk, terutama di daerah nelayan. "Kita juga akan galakkan gerakan makan ikan agar masyarakat paham pentingnya gizi, terutama di daerah nelayan yang justru mengalami gizi buruk karena hasil tangkapannya dijual semua," tambahnya.

Selain pendidikan dan kesehatan, program ini juga akan memperhatikan aspek-aspek lain seperti kependudukan dan keimigrasian. Dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu kunjungan terpadu, diharapkan program ini dapat lebih efektif dan efisien dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Ketua Koordinator BEM Kalimantan Barat, Sheer Khan, mengakui adanya peningkatan IPM Kalbar dari 68 pada tahun 2022 menjadi 71,19 pada tahun 2024. Namun, ia menilai capaian tersebut masih belum mencerminkan kemajuan menyeluruh, mengingat potensi sumber daya alam Kalbar yang melimpah. "Dengan kekayaan alam seperti emas, bauksit, dan sawit, kita seharusnya bisa lebih dari itu. Banyak sektor belum berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat," ujarnya.

Sheer Khan juga menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah (7,78 tahun), yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan pendidikan hingga SMP kelas dua. Ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dan desa juga menjadi perhatian serius. Sebagai contoh, ia menyebutkan kondisi Sekolah Dasar di Desa Kuala Mandor A yang bangunannya roboh dan tidak memiliki perpustakaan, serta kekurangan guru ASN.

Selain pendidikan, akses air bersih juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Sheer Khan mengungkapkan bahwa warga di beberapa desa dekat Pontianak masih menggunakan air parit sawit untuk mandi, yang berisiko menimbulkan penyakit. Tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,88 persen pada tahun 2024 juga menjadi perhatian, karena berdampak pada kemiskinan ekstrem yang masih dialami sekitar 1.900 warga Kalbar.

Mahasiswa, melalui BEM Kalimantan Barat, menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah. Mereka mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata. "Kami mengapresiasi langkah Gubernur yang membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Ini menjadi contoh fungsi kontrol sosial yang sehat dan demokratis," kata Sheer Khan.

Program Gema Membangun Desa diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di Kalimantan Barat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan pendekatan yang terpadu dan melibatkan berbagai pihak, program ini berpotensi untuk meningkatkan IPM Kalbar secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.