GKJ Ingatkan Pramono-Rano: Waspadai Manuver ASN di Balik Perebutan Jabatan Strategis

Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta untuk mewaspadai manuver ASN dalam perebutan jabatan strategis yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana: Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) pada Jumat, 28 Februari, di Jakarta, mengingatkan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk mewaspadai manuver Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memperebutkan jabatan strategis. Hal ini dikarenakan manuver tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan DKI Jakarta. GKJ, sebagai relawan pendukung Pramono-Rano, memberikan peringatan ini setelah keduanya mengikuti retret kepala daerah di Akmil, Magelang, dan bersiap menjalankan tugas pemerintahan. Mereka khawatir adanya upaya-upaya yang tidak sehat untuk mempengaruhi keputusan Gubernur dalam penunjukan pejabat.

Peringatan ini dilatarbelakangi oleh praktik umum di banyak pemerintahan daerah, di mana perebutan jabatan seringkali diwarnai manuver-manuver yang tidak sesuai aturan. GKJ khawatir hal serupa terjadi di DKI Jakarta, mengganggu jalannya pemerintahan yang baru dimulai. Oleh karena itu, GKJ memberikan imbauan agar Gubernur dan Wakil Gubernur berhati-hati dalam memilih pejabat, serta masyarakat juga ikut mengawasi proses tersebut.

Adjie Rimbawan, Ketua GKJ, menyatakan keprihatinannya atas potensi gangguan dalam proses penunjukan pejabat. Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum adanya kelompok-kelompok penekan yang berusaha mempengaruhi keputusan gubernur. Kelompok ini bahkan terkadang menggunakan anggaran untuk membentuk opini publik terkait kinerja pejabat yang sedang menjabat. GKJ berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur dapat bersikap objektif dan adil dalam memilih pejabat, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.

Adjie Rimbawan menjelaskan bahwa dalam proses seleksi pejabat, baik pejabat lama maupun calon baru, seringkali bersaing dengan menunjukkan kinerja mereka di depan gubernur. Pejabat yang berkaitan dengan anggaran cenderung lebih aktif menunjukkan prestasi, mengingat kontrol anggaran sangat vital dalam perebutan posisi strategis. Mereka yang sudah nyaman di posisi mereka akan berupaya mempertahankan atau meningkatkan posisinya dengan berbagai cara, termasuk menunjukkan keberhasilan mengelola keuangan.

Ia juga menyoroti munculnya isu-isu seperti spekulasi perombakan jabatan atau penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu. Hal ini berpotensi menciptakan kegaduhan dan merugikan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, GKJ mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi pergerakan pejabat di Pemprov DKI yang menunjukkan ambisi berlebihan.

Menurut Adjie, proses seleksi seharusnya berjalan berdasarkan aturan dan masukan yang objektif. Intervensi dari kelompok-kelompok penekan harus dihindari agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

GKJ menekankan pentingnya sportifitas ASN dalam menjalankan tugas. Mereka diminta untuk bekerja sebaik mungkin dan membiarkan Gubernur dan Wakil Gubernur menilai kinerja secara objektif, tanpa perlu melakukan manuver-manuver yang tidak perlu. Hal ini penting untuk membangun soliditas dan menyukseskan kepemimpinan baru di Jakarta.

GKJ mengimbau kepada seluruh ASN di Pemprov DKI Jakarta untuk tetap sportif dan tidak menciptakan kegaduhan yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan Gubernur. Mereka didorong untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan memperlihatkan kinerja yang optimal. Keputusan penunjukan pejabat hendaknya didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan pada tekanan atau manuver politik.

Selain itu, GKJ juga mengajak masyarakat untuk mendukung kepemimpinan Pramono-Rano dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Dukungan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

Dengan demikian, GKJ berharap agar proses pengisian jabatan di Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan terwujudnya Jakarta sebagai kota yang maju dan sejahtera. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan melayani kepentingan masyarakat.

"Sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah, adanya potensi gangguan dalam proses penunjukan pejabat," ujar Adjie Rimbawan, Ketua GKJ. Ia juga menambahkan, "Bekerja saja sebaik mungkin dan biar Mas Pram-Bang Doel menilai secara objektif. Jangan melakukan manuver-manuver tidak perlu."