Golkar Siap Bahas RUU Perampasan Aset: Dukung Pemberantasan Korupsi

Partai Golkar menyatakan kesiapannya untuk membahas RUU Perampasan Aset jika diajukan pemerintah, mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana? Partai Golkar menyatakan kesiapannya untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyampaikan hal ini menanggapi wacana percepatan pembahasan RUU tersebut. Pernyataan ini disampaikan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, pada Rabu (7/5) malam. Kesediaan Golkar didorong oleh urgensi pemberantasan korupsi dan komitmen pemerintah, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Proses pembahasan akan mengikuti mekanisme DPR, dan perubahan Prolegnas dapat dilakukan jika disepakati bersama pemerintah.

Sikap Golkar ini muncul sebagai respons terhadap wacana percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset yang tengah ramai diperbincangkan. Partai ini menekankan pentingnya mengikuti prosedur resmi DPR dalam pembahasan RUU. Namun, Golkar menyatakan fleksibilitas jika pemerintah menilai adanya urgensi yang memerlukan pembahasan segera.

Dukungan terhadap RUU ini juga datang dari Presiden Joko Widodo melalui pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5). Presiden Prabowo menekankan pentingnya komitmen dalam pemberantasan korupsi dan tidak adanya kompromi terhadap pelaku korupsi yang tidak mengembalikan hasil kejahatannya. Pernyataan Presiden ini memberikan dorongan kuat bagi percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa kesiapan Golkar untuk membahas RUU Perampasan Aset akan dilakukan jika pemerintah secara resmi mengajukan naskah RUU tersebut ke DPR. Proses pembahasan akan mengikuti mekanisme yang berlaku di DPR, sesuai aturan yang sudah ada. Golkar siap mendukung percepatan pembahasan jika pemerintah menganggapnya urgen.

Sarmuji menambahkan bahwa memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas memerlukan kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Golkar menyatakan tidak mempermasalahkan perubahan Prolegnas jika hal tersebut diperlukan untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut. Sikap ini menunjukkan komitmen Golkar terhadap pemberantasan korupsi.

Pernyataan Sarmuji menekankan pada pentingnya kerjasama antara pemerintah dan DPR dalam proses legislasi. Golkar menunjukkan sikap kooperatif dan siap mengikuti prosedur yang berlaku, namun juga fleksibel jika ada urgensi yang memerlukan percepatan pembahasan.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional. Presiden menekankan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Dukungan dari Presiden Prabowo Subianto memberikan angin segar bagi percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Hal ini menunjukkan adanya dukungan politik yang kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan adanya dukungan dari Presiden dan kesiapan dari Partai Golkar, diharapkan proses pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dapat berjalan lancar dan cepat. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia.

RUU Perampasan Aset ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah dan menindak pelaku korupsi, serta mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Proses ini membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR untuk memastikan RUU ini disahkan dan diimplementasikan secara efektif.