Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dukung Penuh KPK Usut Kasus Korupsi di BJB

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dukungan penuh terhadap penyidikan KPK atas dugaan korupsi di Bank BJB dan memastikan tak akan menghalangi proses hukum tersebut.

Bandung, 5 Maret 2024 - Dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) tengah menjadi sorotan publik. KPK telah memulai penyidikan, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Pakuan Bandung pada Rabu, 5 Maret 2024. Beliau menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa proses penyidikan yang dilakukan KPK merupakan kewenangan penuh lembaga tersebut. Ia menyatakan tidak akan menghalangi upaya KPK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di BJB. Sikap kooperatif ini diharapkan dapat memperlancar proses pengungkapan fakta dan penegakan hukum yang adil.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi berharap agar proses penyidikan KPK tidak mengganggu aspek regulasi yang berlaku di BJB. Ia bahkan mengamati bahwa sentimen pasar justru menunjukkan tren positif, ditandai dengan kenaikan harga saham BJB. Hal ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BJB oleh para profesional tetap terjaga, terlepas dari adanya pemeriksaan KPK dan pengunduran diri Direktur Utama BJB, Yuddy Renaldi.

Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahannya. Ia menjamin bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak ada pihak yang dapat mengatasnamakan dirinya untuk mempermudah urusan birokrasi, politik, atau BUMD, termasuk BJB. Hal ini menunjukkan komitmen Gubernur untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan pengelolaan BUMD di Jawa Barat berjalan dengan baik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Dedi Mulyadi juga mengumumkan rencana audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Jawa Barat. Audit ini akan menghasilkan dua rekomendasi, yaitu perbaikan atau penutupan usaha. Langkah tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberantas korupsi dan memastikan pengelolaan BUMD yang sehat dan bertanggung jawab.

Gubernur juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk melakukan lobi-lobi yang tidak sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi tindakan tersebut dan meminta agar laporan disampaikan melalui media sosial.

Di sisi lain, KPK telah secara resmi menyatakan telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di BJB. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa surat penyidikan telah diterbitkan. KPK juga akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) lain jika ditemukan adanya penanganan kasus yang sama.

Meskipun KPK telah memulai penyidikan, Setyo Budiyanto belum dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan konstruksi perkara. Beliau menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan tim penyidik KPK dan akan diumumkan pada waktu yang tepat.

Proses penyidikan yang dilakukan KPK diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan aktor yang terlibat dalam dugaan korupsi di BJB. Dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat diharapkan dapat mempermudah proses tersebut dan memastikan keadilan ditegakkan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat dan KPK menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi di Jawa Barat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan BUMD yang baik dan mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang.

Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari penyidikan KPK dan berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas dan transparan.