Gubernur Kalbar Dorong Sinergi TNI-Polri Demi Ketahanan Pangan 2026

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, tingkatkan sinergi TNI-Polri dan optimalisasi lahan pertanian untuk mencapai kemandirian pangan pada 2026, ditunjang data BPS Kalbar terkait peningkatan produksi padi.

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, pada Rabu (5/3) di Pontianak, mengumumkan peningkatan sinergi dengan TNI dan Polri untuk mencapai target ketahanan pangan nasional. Arahan Presiden RI untuk mengurangi ketergantungan impor beras menjadi fokus utama. Langkah ini diiringi upaya optimalisasi lahan pertanian di Kalbar guna meningkatkan produktivitas padi.

Salah satu strategi kunci yang diungkapkan Gubernur Ria Norsan adalah pemanfaatan lahan yang ada untuk penanaman padi. Ia juga menekankan perlunya perbaikan sistem irigasi yang selama ini belum optimal, dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kerjasama antar instansi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target ketahanan pangan.

Pembagian tanggung jawab pengelolaan lahan pertanian juga dijelaskan. Lahan seluas lebih dari 3.000 hektare akan dikelola oleh pemerintah provinsi, sementara lahan di bawah 3.000 hektare akan dikelola oleh masing-masing kabupaten/kota. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan lahan pertanian di Kalbar.

Gubernur Ria Norsan menegaskan pentingnya pengawalan bersama dari pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk mencapai target produksi padi. "Perlu saya tegaskan upaya peningkatan produksi padi ini harus terus dikawal bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun dengan dukungan berbagai pihak, guna mencapai target ketahanan pangan nasional," tegasnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar menunjukkan tren positif dalam peningkatan produksi padi.

Sepanjang tahun 2024, luas panen padi di Kalbar mencapai 247.210 hektare, meningkat 10,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak panen terjadi pada bulan Maret dengan luas panen mencapai 55.470 hektare. Peningkatan ini juga berdampak pada produksi padi yang mencapai 764.780 ton gabah kering giling (GKG), naik 9,21 persen dibandingkan tahun 2023.

Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, memaparkan data tersebut. Ia juga memproyeksikan tren positif ini akan berlanjut di tahun 2025. Proyeksi luas panen dan produksi padi pada periode Januari-April 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

Data BPS Kalbar juga menunjukkan distribusi produksi padi yang tidak merata antar kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Kabupaten Ketapang, Sambas, Mempawah, Sekadau, Sintang, Kubu Raya, Bengkayang, dan Kota Singkawang mencatat peningkatan produksi pada tahun 2024. Sebaliknya, Kabupaten Landak, Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Sanggau, dan Kota Pontianak mengalami penurunan produksi.

Kabupaten Sambas, Ketapang, dan Landak menjadi tiga daerah dengan produksi padi tertinggi pada tahun 2024, sementara Kota Pontianak, Kabupaten Melawi, dan Kota Singkawang mencatat produksi terendah. Proyeksi awal tahun 2025 menunjukkan tren serupa, dengan Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Landak diperkirakan tetap menjadi penghasil padi terbesar.

Perbedaan hasil produksi antar daerah ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih spesifik dan terarah untuk meningkatkan produktivitas padi di daerah-daerah yang masih rendah. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

Secara keseluruhan, upaya peningkatan sinergi TNI-Polri dan optimalisasi lahan pertanian di Kalimantan Barat menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mencapai target ketahanan pangan nasional. Data BPS Kalbar yang menunjukkan tren positif peningkatan produksi padi menjadi indikator keberhasilan awal dari program ini. Namun, perlu adanya evaluasi dan strategi yang lebih terukur untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan hasil produksi di seluruh wilayah Kalimantan Barat.