Gubernur Kalsel Minta 12 Kepala Daerah Segera Atasi Persoalan Darurat

Gubernur Kalimantan Selatan meminta 12 kepala daerah yang baru dilantik segera mengatasi persoalan darurat di daerah masing-masing, terutama masalah sampah di Banjarmasin.

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, telah meminta 12 wali kota dan bupati yang baru saja dilantik untuk segera mengatasi berbagai persoalan darurat di daerahnya masing-masing. Permintaan ini disampaikan usai Muhidin menyerahkan Surat Keputusan (SK) jabatan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada para kepala daerah terpilih di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (5/3).

Salah satu persoalan krusial yang menjadi sorotan adalah status darurat sampah di Kota Banjarmasin. Gubernur Muhidin menekankan pentingnya penanganan segera masalah ini. Ia menyatakan, "Sebagai contoh Kota Banjarmasin yang saat ini berstatus darurat sampah, tolong masalah ini segera dibenahi oleh kepala daerahnya."

Masalah sampah bukan hanya menjadi perhatian di Banjarmasin, tetapi juga di kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Gubernur Muhidin mendorong kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan. Ia menyadari kompleksitas masalah sampah di daerah rawa seperti Banjarmasin dan menekankan perlunya solusi jangka panjang, termasuk penyediaan lahan pembuangan sampah yang memadai.

Sebagai solusi sementara, Gubernur Muhidin menyebutkan bahwa Kota Banjarmasin akan memanfaatkan lahan pembuangan sampah di Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala telah menyiapkan lahan kosong untuk menampung sampah dari Banjarmasin. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga membuka Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjarbakula selama 24 jam penuh untuk membantu mengurangi beban sampah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Provinsi Kalsel berupaya memberikan dukungan penuh dalam mengatasi permasalahan sampah ini dengan menyediakan akses TPA Banjarbakula selama 24 jam dan memfasilitasi kerjasama dengan Kabupaten Barito Kuala. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara hingga solusi jangka panjang dapat diimplementasikan.

Gubernur Muhidin juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk solusi jangka panjang. Hal ini meliputi identifikasi dan penyediaan lahan yang sesuai untuk pengelolaan sampah secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Selain masalah sampah, Gubernur Muhidin juga memberikan arahan kepada para kepala daerah yang baru dilantik untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi lokal. Ia meminta mereka untuk bekerja sama dengan Dekranasda dan TP PKK dalam mengembangkan kerajinan lokal, produk UMKM, dan IKM. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Gubernur Muhidin juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam membangun daerah. Ia meminta para kepala daerah untuk merangkul semua pihak dan menerima berbagai gagasan dalam proses pembangunan. Kerjasama yang baik antar lembaga dan masyarakat dinilai sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, "Kemudian saya juga berpesan kepada wali kota dan bupati yang baru saja dilantik, bangunlah sinergi dengan baik, merangkul semua pihak, jangan berselisih dalam membangun daerah. Terima semua gagasan dari para pihak, ikut sertakan wakil dalam menentukan ide-ide pembangunan."

Dengan adanya arahan dan dukungan dari pemerintah provinsi, diharapkan para kepala daerah dapat segera mengatasi persoalan darurat di daerah masing-masing dan membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik.

Dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 12 daerah telah menerima SK jabatan kepala daerah yang baru. Satu daerah, yaitu Kota Banjarbaru, masih menunggu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pilkada sebelumnya.

Proses PSU di Kota Banjarbaru akan menentukan kepala daerah definitif untuk kota tersebut. Setelah PSU selesai dan kepala daerah terpilih dilantik, maka seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan akan memiliki pemimpin definitif untuk melanjutkan pembangunan daerah.

Dengan dilantiknya 12 kepala daerah ini, diharapkan akan segera tercipta solusi dan penanganan yang efektif terhadap berbagai permasalahan yang ada di Kalimantan Selatan, termasuk masalah sampah yang mendesak di Kota Banjarmasin dan berbagai isu krusial lainnya.