Gubernur Lampung Perintahkan Perbaikan Jalan Sebelum Mudik Lebaran 2025

Gubernur Lampung menginstruksikan perbaikan jalan berlubang di ruas jalan provinsi sebelum mudik Lebaran 2025 untuk memastikan kelancaran arus mudik masyarakat.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, telah menginstruksikan perbaikan jalan berlubang di ruas jalan provinsi sebelum masa mudik Lebaran 2025. Instruksi ini dikeluarkan menyusul banyaknya laporan kerusakan jalan yang berpotensi mengganggu kelancaran arus mudik. Perbaikan jalan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemudik yang akan melewati jalur tersebut.

Instruksi Gubernur tersebut ditujukan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Mereka ditugaskan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh pada ruas jalan provinsi, memastikan tidak ada jalan berlubang yang parah, khususnya di jalan lintas utama. Hal ini penting untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat baik yang keluar maupun masuk Provinsi Lampung selama periode mudik Lebaran.

Keputusan ini diambil mengingat pentingnya akses jalan yang baik selama periode mudik. Jalan lintas provinsi merupakan jalur vital yang dilalui oleh banyak pemudik. Jalan yang rusak dan berlubang tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, perbaikan jalan sebelum mudik Lebaran 2025 menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Gubernur Lampung menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Perbaikan jalan merupakan bagian dari upaya tersebut. "Jalan lintas ini sering dilalui oleh masyarakat, dan kami ingin perjalanan mudik ataupun mobilitas masyarakat ke Lampung ataupun keluar Lampung bisa berjalan dengan lancar," ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Selain perbaikan jalan, pemerintah daerah juga akan terus menjaga konektivitas alur transportasi. Koordinasi dengan instansi vertikal, pemerintah kabupaten, dan kota terus dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik. Sosialisasi kepada masyarakat juga gencar dilakukan untuk memberikan informasi terkait kondisi jalan dan pengaturan lalu lintas.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi kepadatan arus mudik adalah koordinasi lebih lanjut untuk mencegah dan mengurai kemacetan di simpul-simpul transportasi. Opsi seperti program "work from anywhere" (WFA) masih dikaji, sementara program mudik gratis dan subsidi penyeberangan bagi pemudik motor masih dalam tahap perencanaan dan akan dibahas lebih lanjut.

Sebelum instruksi perbaikan dikeluarkan, pantauan di sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung, baik jalan provinsi, jalan nasional, maupun jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten, menunjukkan banyak kerusakan berupa lubang dengan berbagai ukuran. Kerusakan jalan ini telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Kondisi jalan yang rusak tentu menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, instruksi perbaikan jalan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, khususnya selama periode mudik Lebaran 2025. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.

Dengan adanya perbaikan jalan ini, diharapkan arus mudik Lebaran 2025 di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar dan aman. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan perbaikan jalan dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesiapan menghadapi arus mudik.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah ini menunjukkan keseriusan dalam mengantisipasi lonjakan kendaraan selama mudik Lebaran. Diharapkan dengan perbaikan infrastruktur jalan dan koordinasi yang baik, arus mudik dan balik dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Perbaikan jalan ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, karena kelancaran transportasi akan memudahkan distribusi barang dan jasa.

Perbaikan jalan di Provinsi Lampung sebelum mudik Lebaran 2025 merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik. Komitmen pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi potensi kemacetan menunjukkan kesiapan menghadapi lonjakan kendaraan selama periode mudik.