Gubernur NTB Komitmen Tegakkan Meritokrasi: Wujudkan Kemajuan Daerah Tanpa Pandang Bulu
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, berkomitmen penuh tegakkan meritokrasi untuk kemajuan daerah, menempatkan orang terbaik tanpa memandang latar belakang politik, agama, atau suku.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk menegakkan sistem meritokrasi dalam pemerintahan provinsi. Hal ini disampaikannya di Mataram pada Selasa, 8 April 2024, dengan tujuan utama mewujudkan kemajuan berkelanjutan bagi NTB. Iqbal menekankan bahwa cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan dinilai tidak efektif dan perlu digantikan dengan sistem yang lebih modern dan transparan.
Iqbal menjelaskan bahwa penerapan meritokrasi di NTB akan dilakukan secara bertahap. Ia menyadari bahwa perubahan ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan di awal, namun ia yakin sistem ini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi provinsi. Komitmen ini, menurutnya, merupakan langkah penting untuk membangun pondasi pemerintahan yang kuat dan berkeadilan.
Sebagai mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki, Iqbal sendiri merasakan manfaat langsung dari sistem meritokrasi. Berasal dari pelosok Lombok tanpa koneksi di Jakarta, ia mampu mencapai puncak kariernya di usia relatif muda berkat sistem tersebut. Pengalaman pribadinya ini menjadi motivasi kuat baginya untuk menerapkan sistem serupa di NTB.
Meritokrasi: Jalan Menuju NTB yang Lebih Maju
Iqbal menjelaskan bahwa penerapan meritokrasi di NTB bertujuan untuk menempatkan "the right man in the right place". Sistem ini akan memastikan bahwa posisi-posisi penting di pemerintahan diisi oleh individu-individu yang paling kompeten dan berintegritas, terlepas dari latar belakang politik, agama, suku, atau kelompok tertentu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa orang-orang terbaik akan diberikan keleluasaan dan kesempatan untuk berkembang. Komitmen ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan kompetitif, di mana prestasi dan kemampuan menjadi penentu utama kesuksesan karier.
Dalam konteks ini, Iqbal ingin memastikan bahwa birokrasi di NTB dijalankan dengan profesionalisme tinggi, ditunjang oleh kemampuan teknis yang kuat, dan dilandasi oleh etika dan moral yang baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Transparansi dan Keadilan dalam Seleksi Pejabat
Gubernur Iqbal secara tegas menyatakan bahwa dalam penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, tidak akan ada lagi pertimbangan berdasarkan latar belakang politik, kelompok, agama, atau suku. Kriteria utama yang akan diprioritaskan adalah kompetensi, integritas, dan dedikasi individu tersebut terhadap kemajuan NTB.
Dengan demikian, sistem meritokrasi yang diterapkan diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini juga akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN di NTB untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.
Penerapan meritokrasi ini merupakan sebuah langkah berani dan terobosan baru dalam tata kelola pemerintahan di NTB. Iqbal berharap sistem ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam membangun pemerintahan yang berorientasi pada prestasi dan keadilan.
Iqbal optimistis bahwa dengan komitmen yang kuat dan penerapan sistem meritokrasi yang konsisten, NTB akan mampu mencapai kemajuan yang lebih pesat dan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh ASN di NTB untuk mendukung penuh kebijakan ini dan bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut.
Mewujudkan NTB yang Lebih Baik
Keberhasilan penerapan meritokrasi di NTB tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas pemerintahan, tetapi juga akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah Gubernur Iqbal ini patut diapresiasi sebagai upaya untuk membangun pemerintahan yang modern dan berorientasi pada kemajuan. Komitmennya untuk menegakkan meritokrasi merupakan bukti keseriusannya dalam membangun NTB yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.