Gubernur Papua Minta TPID Awasi Ketat Harga Sembako Selama Ramadhan

Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta TPID untuk aktif memantau harga bahan pokok dan menjamin ketersediaan selama Ramadhan guna mencegah inflasi yang tak terkendali.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, telah meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua untuk meningkatkan kewaspadaan dan secara aktif memantau pergerakan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah. Permintaan ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Papua di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (27/2). Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang dan menjaga stabilitas inflasi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan puasa.

Menurut Gubernur Limbong, inflasi di Papua saat ini masih berada pada angka 0,6 persen, yang masih tergolong aman. Namun, pemantauan intensif tetap diperlukan untuk mencegah lonjakan harga yang tidak terduga. "Posisi inflasi di Papua berada di 0,6 persen dan itu masih kategori aman, hanya saja bagaimana menjaga hal tersebut tidak naik dan turun," ujar Ramses Limbong.

Pemantauan harga bahan pokok ini menjadi sangat penting mengingat potensi peningkatan permintaan menjelang dan selama bulan Ramadhan. Pemerintah Provinsi Papua menyadari adanya beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti minyak goreng dan cabai. Distribusi minyak goreng ke Papua masih dalam proses, sementara persebaran cabai pun tidak merata, dengan beberapa kabupaten mengalami surplus sementara yang lain kekurangan.

Gubernur Limbong menekankan pentingnya peran TPID dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga yang tidak terkendali. TPID harus memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan. "Memang ada beberapa komoditas yang menjadi perhatian pemerintah seperti minyak goreng sedang dalam proses distribusi ke Papua, belum lagi tadi ada cabai dengan terdapat satu kabupaten yang mengalami surplus dan daerah kekurangan," jelasnya.

Meskipun secara umum situasi masih terkendali, Gubernur mengingatkan agar TPID tidak lengah dan terus melakukan pemantauan ketat. Lonjakan kebutuhan selama bulan Ramadhan perlu diantisipasi sedini mungkin untuk mencegah gejolak harga. Hal ini terutama penting di Provinsi Papua, yang memiliki karakteristik geografis dan logistik yang unik.

Selain pemantauan harga, Gubernur juga meminta TPID untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang. Kerja sama yang baik antar instansi pemerintah dan swasta sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.

Gubernur Limbong juga secara khusus mengingatkan Pertamina untuk menjamin distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lancar. Hal ini sangat krusial mengingat Provinsi Papua sebagai daerah paling timur Indonesia yang berjarak jauh dari kilang minyak.

Keterlambatan distribusi BBM berpotensi menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga pada distribusi logistik secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketersediaan BBM yang cukup dan distribusi yang lancar menjadi kunci penting untuk menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat selama bulan Ramadhan.

"BBM ini merupakan salah satu komponen yang harus disiapkan dengan baik, agar penyaluran logistik di Provinsi Papua berjalan lancar khususnya pada momen bulan puasa," tegas Gubernur Limbong.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok selama Ramadhan menunjukkan komitmen untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Pemantauan yang ketat dan koordinasi yang baik antar pihak terkait diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak harga dan memastikan kelancaran distribusi barang selama bulan suci ini.