Hadapi Gejolak Global, Presiden Prabowo Terapkan Tiga Strategi Jitu

Presiden Prabowo Subianto menerapkan tiga strategi jitu untuk menghadapi gejolak ekonomi global, termasuk memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi, dan memperkuat daya beli dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan gejolak ekonomi global dengan menerapkan tiga strategi utama. Langkah-langkah ini diungkapkan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat dan ketidakpastian ekonomi internasional. Strategi tersebut mencakup perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. Ketiga strategi ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang penuh tantangan.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, menjelaskan bahwa strategi ini merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Indonesia diharapkan mampu bertahan dan bahkan tumbuh di tengah ketidakpastian global. Noudhy yakin strategi ini, dipadukan dengan strategi geopolitik yang matang, akan efektif dalam menghadapi disrupsi ekonomi global.

Ketiga strategi tersebut saling berkaitan dan dirancang untuk menciptakan ketahanan ekonomi Indonesia. Perluasan kemitraan dagang mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal, hilirisasi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan penguatan daya beli dalam negeri mendorong pertumbuhan ekonomi dari dalam. Kombinasi ini diharapkan mampu menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Langkah pertama Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan kemitraan dagang Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pengajuan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang menguasai 40 persen perdagangan global. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Keanggotaan di BRICS akan melengkapi perjanjian dagang multilateral yang telah ada, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Selain itu, Indonesia juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap OECD dan menegosiasikan beberapa perjanjian dagang lainnya, termasuk CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA. Semua upaya ini bertujuan untuk diversifikasi pasar dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu atau beberapa pasar utama.

Dengan memperluas mitra dagang, Indonesia dapat mengakses pasar baru, meningkatkan ekspor, dan mengurangi dampak negatif dari kebijakan proteksionis negara lain. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi.

"Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS," jelas Noudhy, menekankan kecepatan dan prioritas yang diberikan pada langkah ini.

Langkah kedua yang diprioritaskan adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Selama ini, Indonesia sering mengekspor sumber daya alam dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambahnya rendah. Presiden Prabowo memprioritaskan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Salah satu strategi yang dijalankan adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di berbagai sektor, termasuk mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Dengan hilirisasi, Indonesia diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sumber daya alam. Ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.

"Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing," tegas Noudhy.

Langkah ketiga yang tak kalah penting adalah memperkuat daya beli masyarakat. Presiden Prabowo fokus pada program-program yang langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan adalah program makan bergizi gratis yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

Selain itu, direncanakan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja, dan mendorong perputaran uang di daerah. Program ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri dan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih kuat.

"Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik," pungkas Noudhy.

Ketiga strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, Indonesia diharapkan mampu melewati masa-masa sulit dan terus tumbuh di tengah ketidakpastian global.