Harga Minyak Goreng Subsidi di Jayapura Tembus Rp20.000, Pemkab Lakukan Sidak

Pemkab Jayapura menemukan harga minyak goreng subsidi di atas HET, mencapai Rp20.000 per liter, dan akan mengambil langkah tegas untuk menstabilkan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran 2025.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua, menemukan pelanggaran harga minyak goreng bersubsidi. Dalam inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Phara dan pusat pertokoan Sentani pada Jumat, 21 Februari 2025, ditemukan harga MinyaKita mencapai Rp20.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Kabupaten Jayapura, Delila Giyai, mengungkapkan keprihatinan atas temuan ini. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga lonjakan harga ini menjadi perhatian serius Pemkab Jayapura. Sidak ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Jayapura untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Lebaran 2025.

"Kondisi ini menjadi perhatian kami mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga harus dilakukan intervensi harga," kata Delila Giyai.

Menanggapi temuan tersebut, Pemkab Jayapura berencana mengambil langkah tegas. Selain intervensi harga, Pemkab Jayapura akan memberikan sanksi administratif bagi pedagang yang terbukti melanggar aturan. Delila Giyai telah menginstruksikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk segera menindaklanjuti temuan ini.

"Saya sudah instruksikan ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk segera memperhatikan hal ini untuk selanjutnya diambil langkah tegasnya," ujarnya.

Pemkab Jayapura juga akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penjualan minyak goreng subsidi sesuai ketentuan. Pengawasan akan diperketat di pasar tradisional maupun ritel modern untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap regulasi harga.

"Kami akan meningkatkan pengawasan di pasar-pasar tradisional maupun ritel moderen guna memastikan kepatuhan pedagang terhadap regulasi harga," katanya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengendalikan harga minyak goreng subsidi dan mencegah praktik penimbunan. Pemkab Jayapura berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan berkoordinasi dengan dinas terkait agar distribusi minyak goreng subsidi berjalan lancar.

"Kami akan memperketat pengawasan dan berkoordinasi dengan dinas terkait agar distribusi minyak goreng subsidi berjalan lancar, jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dengan menaikkan harga di atas HET," tegas Delila Giyai.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah meminta pengusaha untuk mematuhi HET minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam jumpa pers pada Senin, 17 Februari 2025, Mentan menegaskan kembali penetapan HET minyak goreng sebesar Rp15.700 per liter.

Pemkab Jayapura berharap dengan langkah-langkah yang diambil, harga minyak goreng subsidi di wilayahnya dapat segera kembali ke HET dan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran 2025.