Implementasi B40 Terkendala, ESDM Beri Kelonggaran hingga Akhir Februari

Kementerian ESDM menghadapi tantangan dalam implementasi B40, terutama keterbatasan penyimpanan dan transportasi, serta tengah berupaya menambah pengawasan dengan bantuan BPDPKS.

Jakarta, 18 Februari 2025 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan sejumlah kendala dalam implementasi program biodiesel 40 persen (B40) yang dimulai 1 Januari 2025. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan kapasitas penyimpanan bahan bakar nabati tersebut.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa meskipun 28 perusahaan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBN) beroperasi hampir penuh (80 persen) untuk memenuhi kebutuhan B40, kapasitas penyimpanan masih menjadi kendala utama. Hal ini berdampak langsung pada distribusi B40 ke seluruh Indonesia.

Selain masalah penyimpanan, Eniya juga menyebutkan keterlambatan transportasi sebagai faktor penghambat. "Moda transportasi, khususnya kapal pengangkut, seringkali mengalami keterlambatan hingga satu hari," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebutuhan penyimpanan B40 meningkat 5 persen dibandingkan dengan B35, dan penyesuaian ini masih dalam proses.

Pemerintah memberikan tenggat waktu hingga 28 Februari 2025 untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut. Kementerian ESDM telah melakukan kesepakatan dengan BUBN dan perusahaan minyak untuk mengatasi masalah di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat memperlancar distribusi B40 dan memenuhi target nasional.

Untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap implementasi B40, Kementerian ESDM tengah bernegosiasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terkait penambahan dana. Eniya menjelaskan bahwa efisiensi anggaran pengawasan saat ini mengharuskan adanya pendanaan tambahan dari BPDPKS untuk pengawasan bersama.

Hingga 14 Februari 2025, Kementerian ESDM telah menyalurkan 1,2 juta kiloliter (kl) B40. Target penyaluran B40 pada tahun 2025 adalah 15,6 juta kl, yang diharapkan dapat mengurangi emisi karbon hingga 41 juta ton. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap program energi ramah lingkungan.

Kementerian ESDM juga tengah melakukan uji coba B50 (biodiesel 50 persen). Uji coba ini akan melibatkan pengusaha industri otomotif dalam negeri untuk memastikan kelayakan B50 di jalan raya. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan persentase biodiesel dalam bahan bakar kendaraan bermotor di masa depan, demi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mewujudkan target emisi karbon yang lebih rendah.

Kesimpulannya, implementasi B40 di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan penyimpanan dan transportasi. Namun, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi kendala ini dan terus berupaya meningkatkan persentase penggunaan biodiesel demi lingkungan yang lebih baik. Kerja sama antara Kementerian ESDM, BUBN, perusahaan minyak, dan BPDPKS sangat krusial untuk keberhasilan program ini.