Indonesia Bentuk Satgas Khusus Antisipasi Karhutla Jelang Musim Kemarau

Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau yang diperkirakan akan menyebabkan kekeringan.

JAKARTA, 13 Maret 2024 - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) guna mengantisipasi musim kemarau yang diperkirakan akan memicu kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Keputusan ini diambil mengingat potensi bahaya karhutla yang tidak hanya mengakibatkan kerugian lingkungan dan hilangnya nyawa, tetapi juga berdampak signifikan secara geopolitik karena asapnya dapat menyebar lintas negara. "Tidak hanya menimbulkan kerugian jiwa dan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan juga memiliki dampak geopolitik yang signifikan, karena asapnya dapat menyebar ke berbagai negara," ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Langkah antisipatif ini dinilai krusial mengingat prediksi BMKG yang menunjukkan musim kemarau akan dimulai pada bulan April mendatang. Dengan pembentukan satgas ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak buruk karhutla dan menargetkan angka nol kebakaran hutan di tahun 2025.

Tugas utama Satgas Karhutla adalah memetakan daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa wilayah yang telah diidentifikasi sebagai titik panas antara lain Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Selatan.

Setelah proses pemetaan, Satgas akan memprediksi waktu potensi terjadinya kebakaran di daerah-daerah rawan tersebut. Prediksi BMKG menunjukkan bahwa puncak musim kemarau dan potensi karhutla diperkirakan terjadi pada bulan Agustus.

Antisipasi dini menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah karhutla. Satgas akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan deteksi dini, penanganan, proses evakuasi, serta penegakan hukum. Penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.

Menko Polhukam Budi Gunawan menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah agar upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla lebih optimal dan efektif. "Kita perkuat koordinasi semua lembaga agar upaya kita lebih optimal dan efektif, dengan target nol kebakaran hutan," tegas Budi.

Satgas Karhutla membawahi beberapa kementerian dan lembaga penting, termasuk BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Koordinasi yang kuat antar lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla yang terintegrasi dan efektif.

Dengan adanya Satgas ini, pemerintah berharap kasus kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2025 akan terus menurun. Upaya pencegahan yang komprehensif dan koordinasi yang solid antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi lingkungan dan mencegah dampak negatif karhutla bagi masyarakat dan negara.

Selain upaya-upaya tersebut, pemerintah juga akan fokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya bersama untuk mencapai target nol karhutla.