Indonesia Kecam Upaya Israel Penggagalan Gencatan Senjata Gaza

Indonesia mengecam keras upaya Israel yang berupaya merusak gencatan senjata Gaza, termasuk pelanggaran kesepakatan gencatan senjata dan penolakan negosiasi fase kedua, serta menyerukan tekanan internasional terhadap Israel.

Indonesia mengecam keras upaya Israel untuk menggagalkan gencatan senjata di Gaza. Tindakan Israel, yang meliputi pelanggaran kesepakatan awal gencatan senjata, tuntutan sepihak untuk memperpanjang fase pertama, dan penolakan untuk terlibat dalam pembicaraan fase kedua, telah menuai kecaman internasional. Peristiwa ini terjadi setelah fase pertama gencatan senjata selama enam minggu berakhir pada Sabtu, 2 Maret 2025.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan pada hari Senin bahwa pemblokiran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan penggunaannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi gencatan senjata merupakan kejahatan perang. Tindakan Israel tersebut dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel agar segera mengizinkan pengiriman bantuan dan melanjutkan pembicaraan fase kedua sesuai dengan ketentuan gencatan senjata.

Indonesia juga menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang memungkinkan untuk perdamaian abadi di kawasan tersebut. Pernyataan keras ini disampaikan sebagai respons atas kegagalan negosiasi antara Israel dan Palestina, yang menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih lanjut.

Fase pertama gencatan senjata selama enam minggu, yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025, resmi berakhir pada tengah malam Sabtu (2 Maret). Namun, Israel belum menyetujui untuk melanjutkan ke fase kedua kesepakatan guna mengakhiri perang di Gaza. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berupaya memperpanjang fase pertukaran awal untuk mengamankan pembebasan sebanyak mungkin tawanan Israel tanpa menawarkan imbalan apa pun atau memenuhi kewajiban militer dan kemanusiaan dalam perjanjian tersebut.

Langkah sepihak Netanyahu ini mendapat kecaman luas dari berbagai pihak internasional. Penolakan untuk melanjutkan ke fase kedua dinilai sebagai upaya untuk mengulur waktu dan menghindari komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan berlanjutnya konflik dan penderitaan warga sipil di Gaza.

Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menolak untuk melanjutkan di bawah kondisi tersebut. Hamas bersikeras bahwa Israel harus mematuhi ketentuan gencatan senjata dan memulai negosiasi fase kedua, yang mencakup penarikan penuh Israel dari Gaza dan penghentian total perang.

Palestina telah memperingatkan konsekuensi dari keputusan Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dilanda perang, hanya beberapa jam setelah berakhirnya fase pertama gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan. Penghentian bantuan kemanusiaan ini semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang sudah memprihatinkan.

Langkah Israel ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kemanusiaan. Banyak pihak internasional mengecam tindakan Israel tersebut dan mendesak agar bantuan kemanusiaan segera dibuka kembali. Situasi ini juga memicu kekhawatiran akan meningkatnya penderitaan warga sipil di Gaza.

Berikut poin-poin penting terkait situasi terkini di Gaza:

• Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata.
• Israel menolak negosiasi fase kedua gencatan senjata.
• Israel memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza.
• Palestina memperingatkan konsekuensi atas tindakan Israel.
• Indonesia menyerukan tekanan internasional terhadap Israel.

Indonesia, bersama dengan negara-negara lain, terus mendesak penyelesaian konflik di Gaza secara damai dan berkeadilan, dengan menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Dukungan terhadap solusi dua negara tetap menjadi prioritas utama dalam upaya mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut. Situasi ini membutuhkan perhatian dan tindakan serius dari komunitas internasional untuk mencegah eskalasi konflik dan melindungi warga sipil.