Indonesia Rugi Rp213 Triliun per Tahun Akibat Makanan Terbuang Sia-sia, Bagaimana Solusinya?

Data menunjukkan sepertiga makanan di dunia terbuang sia-sia, menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp551 triliun per tahun di Indonesia dan mengancam keberlanjutan pangan.

Sekitar sepertiga dari total produksi pangan di dunia berakhir sebagai sampah, sebuah fakta mengejutkan yang berdampak signifikan terhadap ekonomi dan keberlanjutan pangan global. Di Indonesia, masalah susut dan sisa pangan (SSP) atau food loss and waste ini menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, diperkirakan mencapai angka fantastis antara Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun, atau setara dengan 4-5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih mengejutkan lagi, jika makanan yang terbuang ini dapat diselamatkan, jumlahnya diperkirakan cukup untuk memberi makan hampir sepertiga penduduk Indonesia.

Masalah ini bukan hanya soal angka ekonomi semata. Pemborosan pangan juga berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), mengingat sistem pangan dan pertanian menyumbang sekitar 30 persen dari total emisi GRK global, dengan SSP berkontribusi 8-10 persen dari angka tersebut. Hal ini semakin memperparah dampak perubahan iklim yang sudah kita rasakan saat ini. Susut pangan terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura, khususnya beras sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Meningkatnya SSP di sektor unggas dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi perhatian serius.

Berbagai upaya untuk mengurangi pemborosan pangan telah dilakukan, namun diperlukan data yang lebih akurat untuk mendukung kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) bekerja sama untuk menyelaraskan data SSP Indonesia dengan standar metodologi statistik global. Kerja sama ini bertujuan untuk menghasilkan Indeks Susut Pangan Indonesia yang lebih akurat, mencakup sepuluh komoditas pangan utama, seperti beras, jagung, pisang, cabai, dan lainnya. Data yang akurat ini akan menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran untuk mengatasi masalah SSP di Indonesia.

Kerja sama BPS dan FAO dalam menyelaraskan data SSP Indonesia dengan standar internasional merupakan langkah penting dalam memahami skala permasalahan ini. Dengan menggunakan metodologi yang telah disetujui oleh Komisi Statistik PBB, Indonesia akan memiliki data yang lebih akurat dan komprehensif mengenai susut dan sisa pangan. Data ini akan memungkinkan perbandingan dengan negara lain dan analisis tren sepanjang waktu, membantu Indonesia dalam menyusun strategi yang efektif untuk mengurangi pemborosan pangan.

Salah satu fokus utama adalah pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk Survei Pola Distribusi Nasional, Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017, dan Survei Konversi dan Kehilangan Gabah dari BPS; Survei Neraca Bahan Makanan dari Badan Pangan Nasional; serta berbagai data dari Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya. Dengan memaksimalkan data yang sudah ada, diharapkan biaya dan kompleksitas pengumpulan data baru dapat diminimalisir.

Data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang di mana, kapan, dan mengapa SSP terjadi. Informasi ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk memperkuat sistem logistik pangan nasional, menerapkan pengelolaan sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi pemborosan pangan. Indonesia menargetkan pengurangan tiga perempat SSP pada tahun 2045, selaras dengan tujuan global untuk mengurangi sisa pangan hingga setengahnya pada tahun 2030.

Selain itu, kolaborasi antarlembaga juga akan diperkuat untuk merumuskan kebijakan dan praktik yang efektif dalam mengurangi SSP. Kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Meskipun upaya pengumpulan dan analisis data membutuhkan waktu, kita semua dapat berkontribusi dengan langkah-langkah sederhana, seperti menghabiskan setiap porsi makanan yang kita miliki.

• Mengurangi Pemborosan di Rumah Tangga: Sadar akan jumlah makanan yang kita konsumsi dan menghindari pemborosan di rumah tangga merupakan langkah awal yang penting.
• Edukasi dan Komunikasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pemborosan pangan melalui edukasi dan kampanye publik sangatlah penting.
• Perbaikan Sistem Logistik: Peningkatan efisiensi dalam sistem logistik pangan dapat meminimalisir susut pangan selama proses distribusi.
• Pertanian Berkelanjutan: Penerapan praktik pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kehilangan hasil panen.

Program seperti program makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi wahana edukasi sekaligus mendorong kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengurangi SSP di seluruh rantai pangan. Dengan mengurangi pemborosan pangan, kita tidak hanya menghemat biaya ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan nasional. Indeks Susut Pangan dan Indeks Pemborosan Pangan akan menjadi alat penting dalam memonitor kemajuan dan memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Singkatnya, mengatasi masalah susut dan sisa pangan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan strategi yang terintegrasi. Dengan data yang akurat dan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih aman pangan dan berkelanjutan.