Inpres DTSEN: Efisiensi Penyaluran Bansos dan Perbaikan Data Penerima Manfaat

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo menjelaskan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) meningkatkan efisiensi bansos dan memperbaiki ketepatan sasaran.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo menyatakan bahwa Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam wawancara pada Selasa di Jakarta. Inpres DTSEN bertujuan untuk memastikan bansos tepat sasaran, sehingga bantuan sosial dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Salah satu temuan penting dari proses penyusunan DTSEN yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) adalah adanya sekitar 2 juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak aktif yang masih terdaftar sebagai penerima bansos. Kondisi ini disebut sebagai inclusion error. Wamensos menjelaskan bahwa KTP tidak aktif tersebut kemungkinan milik individu yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau bekerja di luar negeri.

Namun, permasalahan tidak hanya pada inclusion error. Proses penyusunan DTSEN juga mengungkap adanya exclusion error, yaitu individu yang seharusnya menerima bansos namun tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem penyaluran bansos yang perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan dan pemerataan.

Untuk mengatasi permasalahan inclusion error dan exclusion error, Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan pemutakhiran data DTSEN melalui mekanisme berjenjang. Proses ini dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kemudian kabupaten/kota, dan terakhir ke tingkat pusat di Kemensos. Kemensos selanjutnya akan meneruskan data yang telah diperbarui kepada BPS.

Mekanisme ini melibatkan asesmen ulang di lapangan untuk memvalidasi data penerima bansos. Tim Kemensos akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kelayakan penerima manfaat. Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi layak menerima bantuan, maka namanya akan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat.

Proses pemutakhiran data ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bansos dan memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan demikian, program bansos dapat lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wamensos menekankan bahwa proses pemutakhiran data ini berpotensi menyebabkan perubahan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Penerima Manfaat (PM). Hal ini merupakan konsekuensi dari upaya untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penyaluran bansos.

Kemensos akan melakukan asesmen ulang terhadap data penerima bansos. Asesmen ini akan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memverifikasi data yang telah ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk penyaluran bansos akurat dan up-to-date.

Proses verifikasi lapangan ini akan melibatkan petugas dari Kemensos yang akan mengunjungi rumah-rumah penerima bansos. Petugas akan melakukan wawancara dan pengecekan dokumen untuk memastikan kelayakan penerima bansos. Hasil dari verifikasi lapangan ini akan digunakan untuk memperbarui data DTSEN.

Dengan adanya asesmen ulang dan verifikasi lapangan, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan data dan memastikan bansos tepat sasaran. Hal ini akan meningkatkan efektivitas program bansos dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Proses pemutakhiran data DTSEN ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bansos di Indonesia. Dengan data yang akurat dan terupdate, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Perubahan daftar penerima manfaat, baik KPM maupun PM, merupakan hal yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari upaya untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan program bansos berjalan efektif dan efisien.