Inpres DTSEN: Kebijakan Konkret Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN sebagai kebijakan konkret untuk menyejahterakan masyarakat dan mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi tinggi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Beliau menilai Inpres ini sebagai langkah nyata pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa di Jakarta.
Dukungan DPR terhadap Inpres DTSEN
Cucun menyatakan, "Saya sebagai pimpinan DPR mengapresiasi, terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah meneken Inpres DTSEN. Ini tentu prestasi yang membanggakan, bagaimana pengentasan kemiskinan, target miskin ekstrem nol persen insyaallah bisa cepat terwujud." Apresiasi juga dilayangkan kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dan seluruh kementerian/lembaga terkait atas kerja keras mereka dalam mewujudkan DTSEN.
Ia mengakui bahwa penyusunan DTSEN bukanlah hal mudah, mengingat kompleksitas masalah data selama ini. Namun, berkat komitmen dan kerja keras semua pihak, DTSEN akhirnya terwujud. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi tantangan data yang selama ini menghambat program-program pemberdayaan masyarakat.
Pentingnya Verifikasi dan Validasi Data
Meskipun DTSEN telah terwujud, Cucun menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data secara berkala. Akurasi data, menurutnya, hanya dapat dijamin melalui proses verifikasi dan validasi yang rutin dan terjadwal. "Saya dengar sudah ada Satuan Tugas (Satgas), ada hotline juga. Namun yang tidak kalah penting itu saya harap Satgas ini benar-benar rutin verifikasi dan validasi data secara rutin," tegasnya.
Integrasi Data untuk Akurasi yang Lebih Baik
DTSEN merupakan integrasi dari tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan data yang komprehensif dan akurat guna mendukung program-program pemerintah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Untuk memastikan akurasi data, DTSEN diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri. Proses cross-check ini menjadi kunci dalam memastikan data yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah benar-benar valid dan dapat diandalkan.
Harapan untuk Masa Depan
Inpres DTSEN diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem. Data yang akurat dan terintegrasi akan membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran, sehingga program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.
Keberhasilan DTSEN juga menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antar kementerian dan lembaga dapat menghasilkan solusi yang efektif untuk permasalahan nasional. Hal ini diharapkan dapat menjadi model kerja sama yang dapat ditiru dalam program-program pemerintah lainnya.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan DTSEN dengan terus melakukan pemutakhiran dan validasi data secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan data tetap akurat dan relevan dengan kondisi terkini. Dengan demikian, DTSEN dapat terus menjadi instrumen yang handal dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.