Jaksa Tuntut 5,5 Tahun Penjara untuk Koruptor Dana Desa Aceh
Zulkifli Joni, Sekretaris Gampong Kuala Seumanyam, dituntut 5,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta terkait korupsi dana desa senilai Rp1,7 miliar lebih.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Aceh, menuntut Zulkifli Joni, Sekretaris Gampong Kuala Seumanyam, dengan hukuman penjara selama lima tahun enam bulan. Tuntutan tersebut dibacakan pada Senin, 3 Maret 2024, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Zulkifli Joni diduga terlibat dalam korupsi dana desa yang merugikan negara hingga lebih dari Rp1,7 miliar. Kasus ini melibatkan beberapa pihak, termasuk Keuchik (kepala desa) Kuala Seumanyam yang telah dipidana dalam kasus terpisah dan seorang bendahara desa yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
Sidang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Apriyanti, didampingi Harmi Jaya dan Heri Alfian sebagai hakim anggota. Terdakwa, Zulkifli Joni, hadir tanpa didampingi penasihat hukum. Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut denda sebesar Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. JPU, Bagus Agung Santoto, menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini bermula dari pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Gampong Kuala Seumanyam periode 2016-2021 yang mencapai miliaran rupiah. Rinciannya, APBG tahun 2016 sebesar Rp867,1 juta, 2017 Rp1,04 miliar, 2018 Rp951,7 juta, 2019 Rp1,2 miliar, 2020 Rp1,16 miliar, dan 2021 Rp1,13 miliar. Penyimpangan dana terjadi dalam berbagai pos anggaran, termasuk perjalanan dinas fiktif, pembuatan tapal batas fiktif, pengadaan barang seperti kipas angin dan proyektor yang tidak sesuai aturan, serta pemungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah.
Kronologi Kasus Korupsi Dana Desa
Kasus korupsi dana desa di Gampong Kuala Seumanyam terungkap setelah adanya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Proses hukum berjalan dengan terdakwa Zulkifli Joni yang didakwa terlibat dalam penyimpangan dana APBG selama enam tahun berturut-turut. Besarnya jumlah dana yang dikelola dan ditemukannya indikasi penyimpangan yang signifikan menjadi dasar penetapan tersangka dan proses persidangan yang sedang berlangsung.
Terdakwa, Zulkifli Joni, bersama dengan kepala desa dan bendahara desa yang kini buron, diduga telah melakukan berbagai tindakan melawan hukum dalam pengelolaan dana desa. Bukti-bukti yang diajukan JPU di persidangan menunjukkan adanya indikasi penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian negara yang cukup besar. Hal ini menjadi dasar bagi JPU untuk menuntut hukuman yang cukup berat bagi terdakwa.
Proses persidangan masih berlanjut dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa pada Senin, 10 Maret 2024. Publik menunggu bagaimana terdakwa akan membela diri atas tuntutan yang dilayangkan JPU. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan dana desa yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Rincian Kerugian Negara
Kerugian keuangan negara akibat korupsi dana desa di Gampong Kuala Seumanyam mencapai lebih dari Rp1,7 miliar. Rincian kerugian tersebut meliputi:
- Perjalanan dinas fiktif
- Pembuatan tapal batas fiktif
- Pengadaan kipas angin dan proyektor yang tidak sesuai aturan
- Pemungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah
Besarnya kerugian negara ini menunjukkan tingkat keseriusan kasus korupsi tersebut dan menjadi salah satu faktor yang memperberat tuntutan JPU terhadap terdakwa. Proses audit dan investigasi yang dilakukan telah membuktikan adanya penyimpangan yang signifikan dalam pengelolaan dana desa.
Putusan hakim atas kasus ini sangat dinantikan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pengelola dana desa untuk selalu transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya dan untuk kesejahteraan masyarakat.