Jangan Korbankan Guru Demi Ambisi Politik di Papua, Desak Legislator

Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengecam tindakan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Papua, mendesak agar mereka tidak menjadi korban ambisi politik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan beliau di Padang, Sumatera Barat, pada Kamis, 10 April. Beliau menekankan agar semua pihak, termasuk kelompok kriminal bersenjata (KKB), menghentikan aksi kekerasan yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan trauma mendalam bagi para pendidik dan tenaga kesehatan yang mengabdi di Tanah Papua.

Dalam kunjungan kerja Komisi X ke Sumatera Barat, Esti Wijayati menegaskan bahwa Komisi X tidak akan mencampuri urusan politik di Papua. Namun, jika tindakan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan terjadi, Komisi X akan langsung merespon. Beliau menekankan pentingnya perlindungan bagi para pahlawan pendidikan dan kesehatan yang bertugas di daerah konflik tersebut. Pernyataan tegasnya, "Kita meminta kepada siapapun itu, kalau anda berbicara target politik, jangan jadikan guru-guru dan tenaga kesehatan ini menjadi korban," menjadi sorotan utama.

Rendahnya tingkat pendidikan di Papua menjadi perhatian serius. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Papua dengan mengirimkan guru dan tenaga kesehatan. Namun, upaya mulia ini seringkali terhambat oleh aksi kekerasan yang mengancam keselamatan mereka. Esti Wijayati menyatakan keprihatinannya atas tragedi penyiksaan, teror, hingga pembunuhan terhadap guru dan tenaga kesehatan yang terus terjadi di Papua, mengatakan, "Banyak kabupaten di Papua yang rata-rata lama pendidikannya di bawah sembilan tahun bahkan tidak lulus sekolah dasar. Atas dasar itu, percepatan dan pemajuan pendidikan di Bumi Cenderawasih wajib dilakukan. Sayangnya, di saat bersamaan tragedi penyiksaan, teror hingga pembunuhan terhadap guru-guru dan tenaga kesehatan terus terjadi."

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengatur tentang peruntukan dana pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan. Namun, implementasinya masih lemah. Esti Wijayati mendesak pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di Papua. Beliau juga meminta aparat keamanan, TNI dan Polri, untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi mereka.

Anggota Komisi X DPR RI ini menekankan kembali pentingnya perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di Papua. Ia menyatakan bahwa kejadian ini merupakan catatan kelam dan menunjukkan betapa lemahnya perlindungan bagi mereka yang mengabdi di daerah tersebut. "Jadi, kalau anda berbicara target politik, jangan jadikan guru dan tenaga kesehatan ini sebagai korban," tegasnya kembali. Ia menambahkan, "Menurut saya perlindungan terhadap guru dan tenaga kesehatan masih kurang karena faktanya mereka masih jadi korban."

Kejadian ini bukan hanya masalah pendidikan, tetapi juga masalah keamanan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk melindungi guru dan tenaga kesehatan di Papua agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman. Keberadaan mereka sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Papua.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan pengamanan di daerah rawan konflik, memberikan pelatihan bela diri dan pertolongan pertama pada guru dan tenaga kesehatan, serta memberikan dukungan psikologis bagi mereka yang telah menjadi korban kekerasan.

Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, khususnya terkait dengan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan di Papua, serta mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan dan keselamatan guru dan tenaga kesehatan.

Peristiwa kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Papua harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Mereka adalah pahlawan yang berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mereka berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan tugasnya.

Ke depan, diharapkan tidak ada lagi guru dan tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan di Papua. Semua pihak harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berkontribusi dalam pembangunan Papua.