Jaringan Internasional Perdagangan Manusia Terbongkar, Tiga Tersangka Ditangkap

Polisi mengungkap jaringan internasional perdagangan manusia yang mengirim PMI ilegal ke Bahrain, tiga tersangka ditangkap dan dijerat pasal berlapis.

Kepolisian Indonesia berhasil mengungkap kasus perdagangan manusia internasional yang melibatkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain. Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri menangkap tiga tersangka, masing-masing berinisial SG, RH, dan NH, yang memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang korban yang dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran dan petugas kebersihan hotel, namun dipaksa bekerja sebagai terapis spa di Bahrain.

Kepala Subdirektorat III Direktorat TPPO Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Amingga Meilana Primastito, menjelaskan bahwa SG berperan sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan penerima uang dari korban. Sementara itu, RH selaku direktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) bertanggung jawab atas pengurusan paspor korban, pengumpulan uang, dan proses keberangkatan. Tersangka NH, staf LPK, mengurus dokumen kerja dan keberangkatan korban. Korban diketahui telah membayar biaya keberangkatan sebesar Rp15 juta.

Jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Polri saat ini tengah mengembangkan kasus ini lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana, serta Kementerian Luar Negeri dan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk mengungkap jaringan di luar negeri. Kompol Amingga juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak resmi dan memastikan perusahaan penempatan memiliki legalitas jelas serta kontrak kerja yang sah untuk melindungi hak-hak pekerja migran.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Mereka juga dijerat dengan Pasal 81 dan Pasal 86 huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp15 miliar. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia dan melindungi hak-hak PMI.

Proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan TPPO. Kerja sama antar lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, menjadi kunci keberhasilan pengungkapan kasus ini. Langkah-langkah yang dilakukan, seperti menelusuri aliran dana dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, menunjukkan upaya menyeluruh untuk membongkar jaringan tersebut secara tuntas.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi PMI. Imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak resmi sangat penting untuk mencegah lebih banyak korban. Penting bagi calon PMI untuk memastikan legalitas perusahaan penempatan dan memiliki kontrak kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak mereka.

• SG: Penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan penerima uang dari korban.
• RH: Direktur LPK, mengurus paspor, mengumpulkan uang, dan mengarahkan proses keberangkatan korban.
• NH: Staf LPK, mengurus dokumen kerja dan keberangkatan korban.

Modus operandi yang digunakan adalah dengan menjanjikan pekerjaan yang berbeda dari kenyataan yang diterima korban di lapangan. Korban dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran dan petugas kebersihan hotel, namun kenyataannya dipaksa bekerja sebagai terapis spa. Perbedaan ini menunjukkan adanya unsur penipuan dan eksploitasi yang menjadi ciri khas kejahatan perdagangan manusia.

Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan manusia dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Kerja sama yang baik antar lembaga dan negara sangat penting dalam memberantas kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia. Perlindungan terhadap PMI harus terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.