Jatim Siap Implementasikan Sekolah Rakyat dan DTSEN untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesiapannya menjalankan program Sekolah Rakyat dan DTSEN untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan kesiapan Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan program Sekolah Rakyat (SR) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dicanangkan Presiden. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Peluncuran program ini melibatkan Menteri Sosial RI dan Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, untuk mendetailkan rencana implementasinya di Jawa Timur.

Sekolah Rakyat, yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, akan menerapkan konsep berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal ini membutuhkan lahan sekitar lima hektare per sekolah, yang dapat diperoleh melalui revitalisasi aset pemerintah daerah, BUMN, atau perguruan tinggi. Khofifah meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial guna mempersiapkan segala kebutuhan, termasuk penyediaan lahan tersebut.

Selain Sekolah Rakyat, program DTSEN akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan ekonomi. Pemutakhiran data DTSEN di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur menjadi sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan efektif. Khofifah menekankan pentingnya detail pelaksanaan program ini agar proses ground check dan pemutakhiran data berjalan lancar.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ditargetkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dengan 100 sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, sudah tersedia 40 Sekolah Rakyat yang memanfaatkan aset Kemensos, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan aset pemerintah lainnya. Program ini menyasar masyarakat dalam kategori desil 1 hingga desil 3, meliputi kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

Muhammad Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, menambahkan bahwa program ini akan mengutamakan pendidikan formal dan pendidikan karakter untuk mencetak generasi berkualitas. Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan holistik. Ia menekankan pentingnya komitmen untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau dan mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Konsep berasrama dalam Sekolah Rakyat dipilih untuk memastikan pengawasan dan pembinaan yang optimal bagi para siswa. Dengan tinggal di asrama, siswa akan mendapatkan bimbingan belajar, pembinaan karakter, serta akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi basis data terpadu yang menggantikan DTKS. DTSEN akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan, serta memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemutakhiran data DTSEN merupakan langkah krusial untuk keberhasilan program ini. Data yang akurat dan terupdate akan memastikan bantuan sosial dan program pembangunan ekonomi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses ground check dan verifikasi data akan dilakukan secara intensif untuk memastikan keakuratan data.

Dengan adanya DTSEN, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.

Implementasi Sekolah Rakyat dan DTSEN di Jawa Timur menandai komitmen pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Jawa Timur dan berkontribusi pada terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian terkait sangat penting untuk keberhasilan implementasi kedua program ini.