Kades Kohod Diberi Waktu 30 Hari Bayar Denda Rp48 Miliar Kasus Pagar Laut

Menteri Trenggono memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Kepala Desa Kohod dan stafnya untuk membayar denda Rp48 miliar atas pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang.

Jakarta, 28 Februari 2024 - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, memberikan ultimatum kepada Kepala Desa Kohod dan jajarannya terkait pembangunan pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka diberi waktu 30 hari untuk melunasi denda administratif sebesar Rp48 miliar. Kasus ini terungkap setelah pemeriksaan internal KKP dan menjadi sorotan Komisi IV DPR RI.

Pembangunan pagar laut tersebut telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan. Pihak KKP telah melakukan investigasi dan menemukan bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi berupa denda yang cukup besar. Keputusan ini diambil setelah melalui proses penyelidikan dan pengumpulan bukti yang menyeluruh.

Pernyataan resmi dari Menteri Trenggono disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI. Beliau menegaskan komitmen KKP dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian publik dan menjadi contoh penegakan hukum di sektor kelautan.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mempertanyakan secara langsung kepada Menteri Trenggono mengenai tanggung jawab Kepala Desa Kohod dalam pembangunan pagar laut ilegal tersebut. Daniel Johan meminta konfirmasi apakah Kepala Desa Kohod memang pelaku utama pembangunan pagar laut tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan KKP.

Menteri Trenggono mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KKP, Kepala Desa Kohod dan stafnya mengakui telah membangun pagar laut tersebut. "Pak Kades dan staf aparatnya. Iya, mereka mengaku dan itu dibuat dalam surat pernyataan," jawab Trenggono. Pernyataan tersebut berdasarkan pengakuan tertulis dari Kepala Desa Kohod dan stafnya.

Namun, Daniel Johan menekankan pentingnya bukti hasil pemeriksaan KKP, bukan hanya pernyataan dari Kepala Desa Kohod. "Kami enggak butuh pernyataan Pak, tetapi hasil pemeriksaan," tegas Daniel. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Menteri Trenggono kembali menegaskan bahwa hasil pemeriksaan KKP memang menunjukkan bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. Ini menguatkan bukti dan dasar hukum untuk menjatuhkan denda yang telah ditetapkan.

Meskipun telah ditetapkan denda sebesar Rp48 miliar, Kepala Desa Kohod dan stafnya belum melakukan pembayaran. Menteri Trenggono menjelaskan bahwa penetapan denda baru dilakukan baru-baru ini. Namun, beliau memastikan bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya telah menyatakan kesanggupan untuk membayar denda tersebut dalam surat pernyataan.

Terkait hal ini, Menteri Trenggono memberikan tenggat waktu 30 hari bagi Kepala Desa Kohod dan stafnya untuk melunasi denda tersebut. "Itu maksimum 30 hari dia (Kepala Desa Kohod dan staf) harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu," tegas Trenggono. Ini memberikan kesempatan kepada Kepala Desa Kohod untuk memenuhi kewajibannya.

Ketegasan Menteri Trenggono dalam menindak pelanggaran di sektor kelautan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan dan menegakkan hukum. Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Langkah tegas KKP ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pembangunan ilegal serupa di masa mendatang. Transparansi dalam proses penegakan hukum juga menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan Indonesia. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat.