Kajian Risiko Bencana Mukomuko Tertunda, Menunggu Anggaran 2025

Pembuatan dokumen kajian risiko bencana di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu tertunda menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah, meskipun telah masuk dalam rencana kerja anggaran tahun 2025.

Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, tengah menantikan penyelesaian dokumen kajian risiko bencana. Proses pembuatan dokumen penting ini, yang bertujuan untuk mitigasi bencana di wilayah tersebut, terhambat karena menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko, Ruri Irwandi, menjelaskan kendala yang dihadapi dalam upaya mengurangi risiko bencana di daerahnya.

Hingga saat ini, BPBD Mukomuko belum memulai kegiatan pembuatan dokumen kajian risiko bencana. Irwandi menyatakan, "Kami masih menunggu efisiensi anggaran di dinas ini apakah anggaran kegiatan pembuatan dokumen kajian risiko bencana terkena efisiensi anggaran atau tidak." Kejelasan mengenai alokasi anggaran menjadi penentu dimulainya proyek penting ini.

Meskipun demikian, pembuatan dokumen kajian risiko bencana telah tercantum dalam rencana kerja anggaran (RKA) instansi BPBD Mukomuko tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana, meskipun terdapat kendala terkait pencairan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui BPBD berinisiatif membuat dokumen kajian risiko bencana untuk mengidentifikasi potensi dan ancaman bencana alam di wilayahnya. Dokumen ini sangat krusial sebagai pedoman dalam upaya mitigasi bencana yang efektif dan terarah. Pembuatan dokumen ini merupakan bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) kebencanaan, sehingga menjadi prioritas utama BPBD Mukomuko di tahun 2025.

Proses penyusunan dokumen kajian risiko bencana melibatkan berbagai instansi terkait di Kabupaten Mukomuko. BPBD juga berencana melibatkan tim ahli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data dalam dokumen tersebut.

Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dokumen kajian risiko bencana yang dihasilkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dalam upaya mitigasi bencana di Kabupaten Mukomuko. Dokumen ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi bencana dan strategi penanggulangannya.

Ruri Irwandi menjelaskan perbedaan antara dokumen kajian risiko bencana dengan dokumen rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami. Ia menyatakan, "Kalau rencana kontingensi gempa dan tsunami lokasi khusus ketika terjadi bencana gempa dan tsunami, sedangkan kajian potensi risiko bencana untuk mengetahui risiko bencana di Kabupaten Mukomuko." Perbedaan ini penting untuk dipahami agar upaya mitigasi bencana dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Kajian risiko bencana memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Mukomuko. Sedangkan rencana kontingensi lebih spesifik, fokus pada penanganan bencana tertentu di lokasi tertentu. Kedua dokumen ini saling melengkapi dalam upaya mitigasi bencana yang komprehensif.

Dengan adanya dokumen kajian risiko bencana, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dan strategi mitigasi bencana secara lebih efektif. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi bencana di masa mendatang.

Kabupaten Mukomuko memiliki berbagai potensi risiko bencana, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Dokumen kajian risiko bencana akan memberikan detail mengenai potensi ancaman masing-masing bencana, tingkat kerentanan wilayah, dan strategi mitigasi yang tepat.

Informasi yang tercantum dalam dokumen ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait dalam upaya mempersiapkan diri dan mengurangi dampak kerugian akibat bencana. Dengan memahami potensi risiko bencana, upaya mitigasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah.

Setelah dokumen kajian risiko bencana selesai, diharapkan Kabupaten Mukomuko akan memiliki pedoman yang komprehensif dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Hal ini akan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mengurangi dampak kerugian akibat bencana alam.