Kalbar Gunakan OSS dan Selarasin untuk Cegah Pungli
Pemprov Kalbar aktif memberantas korupsi dengan mengajak masyarakat laporkan pungli lewat sistem OSS dan aplikasi Selarasin, didukung pelatihan dan platform pengaduan.
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengajak masyarakat Kalbar aktif cegah pungutan liar (pungli) dengan melaporkan dugaan korupsi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi Selarasin. Inisiatif ini diumumkan Jumat lalu di Pontianak, sebagai bagian dari upaya Pemprov Kalbar memberantas korupsi.
Harisson menekankan, "Kami telah menyediakan sistem OSS dan aplikasi Selarasin. Melalui platform ini, pelaku usaha maupun masyarakat bisa langsung melaporkan pungli atau kendala perizinan ke KPK."
Pemprov Kalbar telah menjalankan berbagai strategi untuk memberdayakan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Salah satunya adalah pelatihan bagi pengusaha untuk perizinan yang transparan, serta menyediakan platform digital seperti Sparlapor untuk melaporkan dugaan korupsi.
Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait dugaan korupsi sangat penting. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, yang melindungi pelapor dan memberikan hak mereka untuk menyampaikan masukan kepada penegak hukum. Harisson menambahkan, "Masyarakat Kalimantan Barat cukup aktif memberikan masukan terkait proyek yang dirasa menyimpang. Ini sangat membantu upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi."
Selain itu, Pemprov Kalbar terus mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat. Harisson juga mengimbau masyarakat, termasuk LSM, media, dan individu, untuk meningkatkan pengawasan proyek pembangunan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Dengan adanya sistem pelaporan yang mudah diakses dan perlindungan hukum bagi pelapor, diharapkan upaya pencegahan korupsi di Kalimantan Barat akan semakin efektif.
Kesimpulannya, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan melibatkan aktif masyarakat melalui sistem OSS, aplikasi Selarasin, dan berbagai platform pelaporan lainnya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam menciptakan Kalimantan Barat yang bebas korupsi.