Kalsel Tingkatkan Serapan Gabah, Target 6.350 Ton Terancam Tengkulak?

Dinas Pertanian Kalsel berupaya tingkatkan serapan gabah kering panen (GKP) hingga 6.350 ton, namun terkendala kualitas gabah dan aktivitas tengkulak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) tengah berupaya keras meningkatkan serapan gabah kering panen (GKP) dari petani. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan daerah dan menjamin kesejahteraan petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per gram. Namun, sejumlah kendala muncul yang mengancam tercapainya target serapan gabah hingga April 2025.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam program swasembada pangan ini. Rapat koordinasi yang melibatkan Korem 101 Antasari, Kejati Kalsel, Polda Kalsel, Bulog, Kementerian Pertanian, dan dinas pertanian kabupaten/kota se-Kalsel telah digelar. "Program swasembada pangan bukan tugas satu atau dua instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama," tegas Syamsir, menekankan pentingnya peran serta semua pihak.

Target serapan gabah Kalsel hingga April 2025 mencapai 6.350 ton. Namun, hingga saat ini baru tercapai 907 ton atau sekitar 14,28 persen dari target. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris DPKP Kalsel, Imam Subarkah, yang menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan Presiden untuk menjaga stok pangan nasional sebanyak 3 juta ton.

Beberapa kendala signifikan menghambat pencapaian target serapan gabah di Kalsel. Salah satu masalah utama adalah kualitas gabah yang dihasilkan petani. Tingkat kadar kotoran gabah yang tinggi di beberapa daerah menyebabkan berkurangnya berat bersih gabah yang diterima Bulog. "Di salah satu kabupaten, kadar kotoran gabah mencapai 34 persen," ungkap Imam, menjelaskan dampaknya terhadap penerimaan gabah oleh Bulog.

Untuk mengatasi masalah kualitas gabah, DPKP Kalsel mendorong pendataan lokasi panen yang akan dilakukan dari Februari hingga April. Selain itu, pihaknya juga mengimbau para mitra penggilingan padi untuk menyiapkan fasilitas pengeringan gabah, mengingat curah hujan yang masih tinggi di beberapa wilayah Kalsel. Dukungan pengawalan dari Kejati, TNI, dan Polri juga sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran program ini.

Imam menambahkan, "Kami membutuhkan dukungan pengawalan dari pihak terkait agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan petani dapat menikmati harga yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah." Hal ini penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan petani.

Keberadaan tengkulak menjadi tantangan lain yang cukup serius. Tengkulak kerap membeli gabah dari petani dengan harga lebih rendah daripada HPP yang ditetapkan Bulog, sehingga mengancam keberhasilan program serapan gabah. "Perlunya kita mengawal dan menjaga harga gabah agar tetap menguntungkan bagi petani," tegas Imam, menyoroti pentingnya perlindungan petani dari praktik-praktik yang tidak adil.

Untuk itu, DPKP Kalsel menekankan pentingnya koordinasi dan sosialisasi yang lebih masif di tingkat kabupaten/kota. Sosialisasi ini bertujuan agar petani memahami mekanisme pembelian gabah oleh Bulog dan terhindar dari eksploitasi oleh tengkulak. Dengan demikian, program serapan gabah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi petani Kalsel.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, Bulog, hingga petani itu sendiri. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan target serapan gabah dapat tercapai dan ketahanan pangan Kalsel tetap terjaga.