Kampus: Pilar Kebijakan Berbasis Data, Ungkap Eddy Soeparno

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menekankan peran penting kampus dalam menciptakan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran, khususnya dalam penyaluran subsidi LPG 3kg dan transisi energi terbarukan.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, baru-baru ini menyoroti peran krusial kampus dalam membentuk kebijakan publik berbasis data. Pernyataan ini disampaikan saat beliau menjadi pembicara dalam seminar nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Senin, 17 Februari 2024. Seminar yang bertema 'Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim' ini dihadiri oleh sivitas akademika UGM, mulai dari guru besar hingga mahasiswa.

Menurut Eddy Soeparno, keterlibatan aktif kampus dalam proses pembuatan kebijakan sangatlah penting. Kampus, dengan sumber daya dan riset ilmiahnya yang mumpuni, dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan ilmiah, sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Beliau menekankan pentingnya data akurat untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Sebagai contoh, Eddy menyinggung permasalahan subsidi LPG 3 kilogram. Subsidi yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu ini masih dinikmati oleh kalangan mampu, termasuk restoran, kafe, dan bahkan artis. "Mulai dari kafe, restoran, orang-orang kaya, hingga artis memakai gas LPG 3 kilogram. Ini salah sasaran karena LPG 3 kilogram seharusnya hanya digunakan oleh UMKM dan saudara-saudara kita yang tidak mampu," ujar Eddy.

Oleh karena itu, Eddy Soeparno mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki penyaluran subsidi LPG 3kg dan mendorong peran aktif kampus dalam memastikan subsidi tersebut tepat sasaran dengan menggunakan data ilmiah. MPR, tegasnya, mendorong kolaborasi ini untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain masalah subsidi, Eddy juga mendorong peran kampus yang lebih besar dalam kebijakan transisi energi terbarukan. Beliau melihat potensi besar inovasi energi dari kampus yang perlu ditingkatkan skalanya hingga ke level kebijakan. Indonesia, menurutnya, memiliki ketahanan energi yang relatif baik, namun belum sepenuhnya mandiri.

Tantangan ke depan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan sambil mengurangi penggunaan energi fosil tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional. Inovasi dan riset yang dilakukan di kampus diharapkan dapat memberikan solusi dan arahan dalam mencapai tujuan ini. Hal ini sejalan dengan tema seminar yang menekankan urgensi transisi energi untuk mencegah dampak perubahan iklim.

Kesimpulannya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menekankan pentingnya peran strategis kampus dalam penyusunan kebijakan publik yang berbasis data. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan efektivitas subsidi seperti LPG 3kg, tetapi juga untuk mendukung transisi energi terbarukan demi masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi sangat krusial dalam mencapai tujuan tersebut.