Kasali: Pemerintah Harus Bijak Efisiensi Anggaran, Jangan Sampai Potong 'Otot' dan 'Tulang'
Pakar ekonomi Rhenald Kasali meminta pemerintah bijak dalam efisiensi anggaran, fokus memangkas 'lemak' bukan 'otot' dan 'tulang' instansi, agar program prioritas tetap berjalan efektif.
Jakarta, 5 Februari 2025 - Efisiensi anggaran tengah menjadi sorotan. Guru Besar Universitas Indonesia (UI) dan pakar ekonomi Rhenald Kasali mengingatkan pemerintah untuk bijak dalam melakukan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L). Langkah efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah, menurut Kasali, harus tepat sasaran dan tidak sampai menghambat kinerja instansi.
Efisiensi: Membuang Lemak, Bukan Otot dan Tulang
Dalam wawancara dengan ANTARA di ANTARA Heritage Center Jakarta, Rabu lalu, Rhenald Kasali menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses efisiensi anggaran. "Ketika melakukan efisiensi, itu artinya kita ‘membuang lemak’, bukan buang ‘otot’ dan ‘tulang’," tegasnya. Ia menjelaskan, pemotongan anggaran yang salah bisa melumpuhkan bahkan menghancurkan kinerja suatu institusi.
Kasali menambahkan, "Pemerintah harus bijak, jangan sampai membuang ‘otot’ dan ‘tulang’ dari institusi, yang dibuang ‘lemaknya’." Artinya, efisiensi harus fokus pada pengurangan pengeluaran yang tidak esensial, tanpa mengorbankan program-program vital dan operasional inti.
Fokus pada Eksekusi yang Efisien
Lebih lanjut, Rhenald Kasali menilai efisiensi anggaran sebagai langkah positif. Namun, ia menekankan pentingnya efisiensi tidak hanya pada anggaran, tetapi juga pada eksekusi program. Program yang sudah direncanakan dengan matang pun perlu dieksekusi secara efisien agar hasilnya optimal dan tepat sasaran.
Ia menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu fokus efisiensi. "Langkah pertama (efisiensi) ini memang banyak dipertanyakan masyarakat, karena semuanya ditujukan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Tapi, penting juga bagi pemerintah berikan dukungan yang baik kepada masyarakat," kata Rhenald, menyoroti pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan dukungan sosial.
Instruksi Presiden dan Respon Kementerian Keuangan
Langkah efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun, dengan efisiensi belanja K/L mencapai Rp256,1 triliun.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Inpres tersebut. Surat tersebut mencantumkan 16 aspek yang perlu dilakukan pemangkasan anggaran. Setiap K/L kini tengah merevisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang telah ditentukan, dan usulan revisi tersebut akan diajukan ke DPR untuk persetujuan sebelum diserahkan kembali ke Kemenkeu.
Kesimpulan
Efisiensi anggaran menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, Rhenald Kasali mengingatkan perlunya kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam prosesnya. Fokus pada pemangkasan pengeluaran yang tidak esensial, tanpa mengorbankan program-program prioritas dan operasional inti, menjadi hal krusial untuk keberhasilan efisiensi anggaran dan tercapainya tujuan pembangunan nasional.