Kasasi Ditolak MA, SYL Tetap 12 Tahun Penjara

Mahkamah Agung menolak kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hukuman 12 tahun penjara dan uang pengganti tetap berlaku.

Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), harus tetap menjalani hukuman 12 tahun penjara. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukannya terkait kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada periode 2020-2023. Putusan ini dibacakan pada Jumat, 28 Februari 2025, di Jakarta, dan hukuman uang pengganti juga tetap dibebankan.

Putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025 tersebut menyatakan penolakan permohonan kasasi SYL. Meski demikian, MA melakukan perbaikan redaksional pada putusan terkait hukuman uang pengganti. Amar putusan menyebutkan, SYL dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi uang yang telah disita negara. Sebagai subsider, SYL akan menjalani hukuman penjara 5 tahun jika tidak mampu membayar uang pengganti tersebut.

Hakim Agung Yohanes Priyana memimpin majelis hakim yang memutus perkara ini, didampingi Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono sebagai anggota, serta Setia Sri Mariana sebagai panitera pengganti. Proses minutasi putusan saat ini sedang berlangsung.

Perjalanan kasus korupsi yang melibatkan SYL ini telah melalui beberapa tahapan persidangan. Pengadilan Tinggi Jakarta sebelumnya memperberat vonis SYL menjadi 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara. Vonis ini lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti Rp14,14 miliar ditambah 30.000 dolar AS subsider 2 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum KPK sebelumnya menuntut SYL dengan pidana penjara 12 tahun, denda Rp500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan, serta uang pengganti Rp44,27 miliar dan 30.000 dolar AS dikurangi uang yang telah disita dan dirampas. Dengan demikian, putusan MA kali ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tuntutan jaksa.

SYL didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi sejumlah Rp44,5 miliar di lingkungan Kementerian Pertanian antara tahun 2020 hingga 2023. Kasdi Subagyono (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021—2023) dan Muhammad Hatta (Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian 2023) turut terlibat sebagai koordinator pengumpulan uang dari pejabat eselon I dan jajarannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.

Putusan MA yang menolak kasasi SYL menunjukkan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi. Perbaikan redaksional pada putusan uang pengganti tidak mengubah substansi hukuman yang dijatuhkan kepada SYL. Hal ini menegaskan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Putusan ini diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dan mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan putusan ini, SYL harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani hukuman yang telah dijatuhkan. Proses hukum telah selesai dan putusan MA memiliki kekuatan hukum tetap.

Proses hukum yang panjang ini menunjukkan komitmen penegak hukum dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.